RADAR BOGOR—IPB University kembali melahirkan guru besar, yang dikukuhkan pada Sabtu, 26 Juli 2025, di Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB di Darmaga, Bogor.
Salah satunya, Prof. Dr. Ir. Amiruddin Saleh, M.S., Guru Besar Tetap Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) itu menyampaikan dalam orasi ilmiahnya gagasan strategis tentang penguatan kelembagaan petani dan desa melalui dua model baru: Komunitas Estate Padi (KEP) dan Kampus Desa.
Dalam orasinya berjudul 'Inovasi Kelembagaan Pertanian: Analisis Komunitas Estate Padi dan Kampus Desa di Indonesia', Guru Besar Prof. Amiruddin menekankan betapa pentingnya kelembagaan berbasis komunitas dan penggunaan teknologi digital.
Hal itu untuk mengatasi masalah seperti regenerasi petani, pembagian usaha tani, dan jarak antara masyarakat desa dan dunia akademik.
Prof. Amiruddin menekankan bahwa transformasi pertanian tidak bisa hanya bergantung pada pendekatan manajemen teknis atau manajemen kelembagaan.
Dibutuhkan model kelembagaan yang adaptif, berbasis komunikasi kelompok, dan ditopang teknologi digital agar petani dan desa dapat mandiri dan berdaya saing.
Komunitas Estate Padi: Model Kolaboratif untuk Pertanian Berdaya Saing
Model Komunitas Estate Padi (KEP) dirancang untuk menjawab sejumlah masalah struktural yang dihadapi petani kecil Indonesia, termasuk pembagian lahan, posisi tawar yang lemah, dan krisis regenerasi petani muda.
KEP menyatukan seluruh rantai nilai produksi padi, mulai dari pembenihan, budidaya, pengolahan, dan pemasaran, dalam satu sistem terpadu dengan pendekatan berbasis kawasan dan manajemen kolektif.
Di tujuh kabupaten di Sumatera dan Jawa, model ini telah digunakan. Hasilnya menunjukkan peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan munculnya startup agribisnis berbasis petani.
Salah satu keunggulan utama KEP adalah kemampuan untuk membangun struktur sosial yang demokratis melalui Forum Perwakilan Petani Pemilik dan Penggarap Lahan (FP4L), yang memungkinkan petani menjadi pengambil keputusan daripada hanya melaksanakan program.
KEP adalah ruang belajar kolektif yang mendorong budaya organisasi, keterbukaan, dan akuntabilitas karena petani terlibat aktif dalam perencanaan, pelatihan, dan pengelolaan usaha.
Selain itu, dalam operasional harian, KEP memanfaatkan teknologi digital dan mekanisasi pertanian.
Transformasi menuju pertanian modern yang berbasis data mencakup penggunaan benih unggul seperti varietas IPB 3S, drone untuk pemupukan, irigasi presisi, dan pelatihan digital marketing.
Metode ini menurunkan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen, serta menunjukkan bahwa pertanian dapat menjadi pekerjaan yang menarik dan menguntungkan bagi generasi muda.
Prof. Amiruddin menyatakan bahwa KEP bukan hanya model pertanian modern. Ia adalah ruang sosial tempat petani membentuk forum demokratis, berbagi pengetahuan, dan mengadopsi teknologi berbasis digital seperti drone, mekanisasi, dan pasar digital.
Dia percaya bahwa tidak hanya kemajuan teknologi yang menentukan keberhasilan KEP, tetapi juga kualitas komunikasi kelompok dan kemampuan komunitas untuk berkembang bersama dalam kelembagaan yang inklusif, adaptif, dan berbasis gotong royong.
Kampus Desa: Mengubah Ilmu untuk Memberdayakan Komunitas
Selain KEP, Prof. Amiruddin juga menekankan pentingnya "kampus desa", yang merupakan model intervensi edukatif yang bertujuan untuk menyatukan universitas dengan masyarakat desa.
Kampus Desa—berbasis komunitas dan pembelajaran berbasis proyek—bukan sekadar program pengabdian masyarakat; itu adalah gerakan transformasional yang memperkuat kemampuan komunitas desa secara berkelanjutan dengan partisipasi mereka.
Dalam model ini, dosen dan mahasiswa IPB University tidak hanya bertindak sebagai instruktur atau fasilitator, mereka juga bertindak sebagai co-learner, belajar bersama warga desa melalui pendekatan kolaboratif.
Prosesnya dimulai dengan pelatihan pra-keberangkatan, pemetaan sosial partisipatif, desain dan pelaksanaan program aksi bersama (co-design), dan forum warga untuk refleksi bersama.
Melemahnya komunikasi dan pengorganisasian sosial bukanlah masalah utama dalam pembangunan desa.
"Kampus Desa hadir sebagai ruang bersama untuk mengelola perubahan dari bawah ke atas," kata Guru Besar Prof. Amiruddin.
Sejak 2018, program ini telah dilaksanakan di lebih dari 60 desa dan kelurahan di wilayah Bogor berkat kerja sama antara Sekolah Vokasi IPB, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM), universitas lokal, dan mitra internasional seperti University of British Columbia (UBC) di Kanada.
Mengaktifkan forum warga, menciptakan hubungan baru antara desa dan universitas, dan mendorong agensi komunitas untuk mengembangkan dan melaksanakan program lokal adalah semua hasil yang dicapai oleh program ini.
Penyelenggaraan "Wisuda Kampus Desa", yang merupakan inovasi yang membedakan program ini, menandai siklus pembelajaran dan mengakui pencapaian warga.
Wisuda ini lebih dari sekadar acara seremonial; itu menunjukkan kelahiran pemimpin perubahan di tingkat akar rumput.
Namun, Prof. Amiruddin menyatakan bahwa pelembagaan yang berkelanjutan dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terus menjadi masalah yang signifikan.
Akibatnya, sistem pendampingan yang berkelanjutan diperlukan, fasilitator lokal dipekerjakan, dan program dimasukkan ke dalam kebijakan desa.
"Dengan komunikasi kelompok sebagai fondasi, dan dialog sebagai metode utama, kampus desa menjadikan desa bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek utama transformasi sosial," kata Guru Besar Prof. Amiruddin.
Komunikasi kelompok adalah dasar pengorganisasian sosial dan transformasi kelembagaan, menurut kedua model inovasi tersebut.
Untuk meningkatkan kepercayaan sosial dan solidaritas petani, pertemuan tatap muka, diskusi kelompok, dan platform online seperti WhatsApp dan Zoom digunakan.
"Komunikasi bukan sekadar penyebaran informasi. Ia adalah media demokrasi akar rumput dan fondasi perubahan sosial yang sesungguhnya," tuturnya.
Di akhir pidatonya, Prof. Amiruddin meminta semua pihak, termasuk pemerintah, akademisi, komunitas, dan generasi muda, untuk membangun ekosistem desa dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan.
"Kita butuh kebijakan yang menempatkan petani dan warga desa sebagai subjek pembangunan, bukan hanya pelaksana program. Hal ini selaras dengan agenda pembangunan nasional seperti koperasi merah putih," pungkasnya. (***)
Editor : Yosep Awaludin