RADAR BOGOR - Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Subhan mendukung penuh rencana penghapusan skema perparkiran menggunakan juru parkir atau jukir di jalanan umum.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Subhan menilai selama ini potensi pendapatan yang dikelola Jukir memang tidak maksimal, dan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat tinggi.
“Sebenarnya jika dikelola secara maksimal, perparkiran itu sangat potensial untuk menambah PAD, ada banyak juga jukir memang sebaiknya mulai ditertibkan,” ujar Subhan.
Subhan menjelaskan, permasalahan ini tidak bisa dipandang semata sebagai isu ketertiban, melainkan juga berkaitan dengan aspek sosial, keamanan, dan kenyamanan masyarakat secara luas.
Politisi Partai Demokrat ini menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dari pemerintah daerah dalam menertibkan parkir liar dan ia menyebut, banyak juru parkir liar yang sebenarnya merupakan bagian dari masyarakat yang belum terintegrasi secara formal dalam sistem perparkiran kota.
Menurut Subhan, selain berdampak terhadap PAD, banyaknya titik parkir liar yang selama ini tidak dikelola oleh pemerintah daerah hanya menimbulkan kemacetan.
“Jalanan menjadi sempit karena jalan digunakan untuk parkir, seperti Alun-Alun Kota Bogor yang saat ini ditata. Sebaiknya memang begitu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Subhan mendukung Pemkot Bogor untuk membentuk BUMD Perparkiran, agar dapat melakukan pengelolaan yang lebih baik.
“Saya mendukung dibentuk BUMD khusus parkir dan mendorong digitalisasi sistem parkir,” ucapnya.
Subhan menekankan hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan PAD serta efisiensi dan transparansi dan menurutnya, sistem digital akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan parkir, sekaligus meminimalisir potensi kebocoran PAD.(ded)
Editor : Eka Rahmawati