RADAR BOGOR – Rencana pembangunan jalan trase baru sebagai pengganti Jalan Saleh Danasasmita atau Jalan Batutulis di Kecamatan Bogor Selatan, terus dikawal ketat oleh DPRD Kota Bogor.
Salah satu perhatian utama adalah proses belanja tanah senilai sekitar Rp26 miliar yang kini sedang dalam tahap persiapan dan verifikasi.
Kekhawatiran muncul, mengingat proyek ini melibatkan banyak kepentingan dan menyangkut akses vital bagi masyarakat yang terdampak longsor beberapa waktu lalu.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD pun meminta agar seluruh proses berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Rabu 6 Agustus 2025, jajaran Banggar DPRD Kota Bogor meninjau langsung lokasi longsor dan jalan sementara untuk kendaraan roda dua yang sedang dibangun.
Selain itu, mereka juga mengecek langsung calon lahan yang akan digunakan untuk pembangunan trase jalan baru.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, menegaskan kunjungan ini dari rangkaian pengawasan legislatif atas kebijakan belanja tanah.
Pihaknya ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum serta Permen ATR/BPN Nomor 19, yang mengatur mekanisme pembebasan lahan secara administratif.
“Kami sudah beberapa kali membahas ini dalam rapat Banggar. Ini adalah bagian dari harapan masyarakat setelah terjadi bencana longsor. Maka hari ini kami ingin mengkroscek hasil studi kelayakan dan kesiapan administrasi lainnya,” jelas Rusli di lokasi.
Ia menambahkan, belanja tanah senilai kurang lebih Rp26 miliar ini direncanakan masuk dalam anggaran tahun 2025.
DPRD dan pemerintah kota tengah menyiapkan finalisasi sebelum proses pembangunan trase dimulai pada 2026.
“Mudah-mudahan tahun ini bisa disepakati dan difinalisasi. Dengan begitu, Pemkot bisa langsung bergerak dalam proses belanja tanahnya. Tapi tentu, semua harus sesuai aturan dan tidak boleh melangkahi tahapan yang ada,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata.
Dia menilai urgensi pembukaan jalan baru sangat tinggi, mengingat masyarakat Bogor Selatan sangat terdampak dengan terputusnya akses akibat longsor.
“Kami sering menerima aspirasi langsung dari warga, terutama soal kebutuhan akses jalan yang memadai. Maka kami ingin proses ini cepat, tapi tetap sesuai prosedur. Tidak boleh ada tahapan yang dilangkahi,” kata Dadang yang juga anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Selatan.
Dadang juga menyebut nilai anggaran pembebasan lahan tersebut masih bersifat sementara, dan akan menyesuaikan dengan hasil appraisal yang dilakukan oleh pihak berwenang.
Ia berharap hasil appraisal bisa lebih rendah dari estimasi awal agar anggaran bisa lebih efisien.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor lainnya, Zenal Abidin, turut menyoroti aspek teknis di lapangan, terutama terkait dengan jalan sementara yang saat ini sedang dikerjakan.
Ia mengingatkan adanya potensi rembesan air bawah tanah yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan longsor susulan atau kerusakan pada konstruksi.
“Hal yang perlu diperhatikan adalah kekuatan TPT (Tembok Penahan Tanah) dan potensi aliran air di bawah tanah. Ini harus jadi perhatian serius agar tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan,” katanya.
Zenal juga menegaskan pentingnya kejelasan dokumen pertanahan dan legalitas lahan trase jalan baru.
Menurutnya, tahapan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi kunci agar tidak terjadi konflik lahan di masa mendatang.
“Surat-surat tanah harus benar-benar jelas. Kami tidak ingin pembangunan ini justru menyisakan masalah hukum yang merugikan masyarakat maupun pemerintah,” tegasnya.
Seperti diketahui, Jalan Saleh Danasasmita atau Jalan Batutulis mengalami longsor Maret lalu, sehingga akses warga terputus.
Untuk sementara, Dinas PUPR membangun jalur darurat khusus roda dua sepanjang 103 meter dan selebar 1,5 meter.
Sementara solusi permanen dirancang berupa trase jalan baru sepanjang 250 meter dengan ROW delapan meter agar dapat dilalui kendaraan roda empat dua arah. (uma)
