Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Kota Bogor Disebut Harus Bebas dari Oknum Ormas yang Meresahkan, DPRD Diminta Ikut Mengawasi

Muhamad Rifki Fauzan • Kamis, 7 Agustus 2025 | 09:48 WIB
DPRD Kota Bogor saat menerima audiensi dengan Aliansi Ummat Islam Aswaja Kota Bogor. Dalam audensi itu, dewan diminta ikut mengawasi ormas yang meresahkan.
DPRD Kota Bogor saat menerima audiensi dengan Aliansi Ummat Islam Aswaja Kota Bogor. Dalam audensi itu, dewan diminta ikut mengawasi ormas yang meresahkan.

 

RADAR BOGOR - DPRD Kota Bogor diminta untuk andil mewujudkan kondusifitas wilayah. Salah satunya dengan ikut mengawasi, Ormas yang kerap meresahkan.

Masalah ormas meresahkan ini mengemuka saat Aliansi Ummat Islam Aswaja Kota Bogor melakukan audiensi bersama dengan DPRD Kota Bogor Rabu 6 Agustus 2025.

Koordinator Aliansi Ummat Islam Aswaja Kota Bogor, Asep Abdul Qodir mengatakan insiden kegaduhan antar Ormas di Pemalang mesti menjadi pembelajaran. Langkah pencegahan disebutnya harus dilakukan sedini mungkin.

"Kami sangat prihatin dengan kejadian di Pemalang. Kegaduhan seperti itu bisa jadi bukan hanya di Pemalang," ungkap Asep.

Di Kota Bogor, menurutnya, sudah ditemukan indikasi ke arah sana. Namun berdasarkan hasil analisisnya sejauh ini indikasinya masih kecil, tapi kalau dibiarkan akan membesar.

''Jangan sampai Kota Bogor jadi kisruh", ujar Asep. Bogor harus dijaga agar tetap nyaman, tentram dan kondusif,” terang Asep.

Dalam kesempatan tersebut Asep menyerahkan kepada Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil surat petisi penolakan terhadap ormas tertentu di Kota Bogor. Pihaknya juga meminta agar lembaran kertas itu diteruskan ke Forkopimda lainnya.

Sementara Itu Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil sepakat bahwa daerah teritorialnya memang harus kondusif. Pihaknya memberikan garansi akan ikut menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

"Kota Bogor yang kondusif tentu akan kita pelihara. Semua mukmin bersaudara. Karena itu bila ada permasalahan, kita akan cari solusinya", tegas Adityawarman.

Adityawarman menyarankan agar aliansi juga menyampaikan aspirasinya tersebut kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Bogor. Sebab fatwa mereka kerap menjadi rujukan bersama.

"Kita punya MUI. MUI bisa mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI menjadi rujukan bagi Forkopimda", pungkasnya. (rp1)

Editor : Yosep Awaludin
#audensi #dprd kota bogor #ormas