RADAR BOGOR – Desakan sejumlah akademisi dan universitas agar BPS membuka data pertumbuhan ekonomi Indonesia kian menguat.
Keterbukaan mengenai data pertumbuhan ekonomi itu dinilai penting untuk menjaga kredibilitas statistik nasional sekaligus memastikan kebijakan publik tepat sasaran.
Guru Besar Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Prof Renea Shinta Aminda menegaskan transparansi dalam proses penghitungan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci kepercayaan publik. Data bukan sekadar angka, ia adalah peta yang menuntun arah kebijakan.
"Apabila data yang digunakan keliru atau tidak mencerminkan realitas lapangan, maka seluruh proses analisis akan bias,” ujarnya kepada Radar Bogor, Selasa 12 Agustus 2025.
BPS sebelumnya merilis pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen year on year (YoY), naik dari 4,87 persen pada kuartal sebelumnya.
Angka tersebut menuai pertanyaan sejumlah kalangan akademisi yang menilai aktivitas ekonomi masyarakat justru menurun dalam beberapa bulan terakhir.
Renea menilai, pelibatan akademisi dan mahasiswa dalam proses pengumpulan, verifikasi, hingga analisis data dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih akurat, representatif, dan terkini. Kolaborasi ini hanya akan efektif apabila dilandasi prinsip transparansi.
"Semua proses, mulai dari metodologi pengumpulan data hingga publikasi hasil, perlu terbuka dan dapat diakses publik,” jelas Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UIKA itu.
Sikap senada disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan (FEB Unpak), Dr. Towaf Totok Irawan. Ia mengaku heran dengan lonjakan pertumbuhan ekonomi padahal tidak ada “pemicu” signifikan.
“Tidak ada trigger yang bisa mengungkit pertumbuhan sebesar itu, baik dari belanja masyarakat, investasi, maupun ekspor netto. Jadi sebaiknya dibuka saja secara transparan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” tegasnya.
Totok mengingatkan, data pertumbuhan ekonomi yang tidak akurat bisa berdampak serius terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Kalau data yang digunakan salah, kebijakan yang diambil pun bisa tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Dorongan transparansi ini mencuat setelah sejumlah akademisi mempertanyakan validitas data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS pada awal Agustus 2025.
Mereka menilai, kenaikan dari 4,87 persen ke 5,12 persen tidak sejalan dengan kondisi lapangan yang menunjukkan penurunan daya beli, stagnasi investasi, dan pelemahan ekspor.
Sejumlah pihak bahkan mengusulkan audit independen terhadap metodologi BPS untuk memperkuat kredibilitas statistik nasional. (uma)
