RADAR BOGOR - Jalan Raya Tajur kini menjadi salah satu titik kemacetan di Kota Bogor. Kondisi ini menyusul adanya proyek revitalisasi Jembatan Cibalok di lokasi tersebut.
Kemacetan di Jalan Raya Tajur biasanya terjadi saat jam-jam sibuk. Seperti pagi hari, sewaktu warga berangkat kerja. Ataupun sore hari, saat mereka hendak kembali pulang ke rumah.
Kondisi itu membuat mobilitas warga terganggu. Mereka yang kerap merasakan dampak langsung atas kemacetan di Jalan Raya Tajur ini adalah warga yang bekerja sebagai Ojek Online (Ojol).
Keluhan ini seperti yang diutarakan Haris, warga Tajur yang sudah lima tahun menjadi Ojol. Imbas kemacetan itu, bensin motornya disebut lebih boros ketimbang biasanya.
“Karena motor banyak diremnya sementaa mesin nyala terus dan jalannya dikit-dikit, biasa sehari cuma Rp25 ribu sampai Rp30 ribu kini harus isi lebih kurang Rp50 ribu,” beber Haris.
Bukan cuma itu, pria berusia 35 tahun itu mengaku kerap diprotes penumpangnya lantaran sering terlambat menjemput. Haris mengaku saat macet, membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit.
Padahal biasanya, dari Jalan Raya Tajur sampai Ciawi bisa dilalui dengan waktu 10 sampai 15 menit saja.
Haris berharap revitaliasi Jembatan Cibalok dapat dikerjakan lebih cepat. Agar macet tidak berangsur lama.
“Mudah-mudahan cepet beres. Biar lancar lagi kan kalau macet jadi mengganggu banget nganterin lebih lama, bensin juga jadi lebih boros. Penumpang juga suka pada kesel,” jelas Haris pada Radar Bogor.
Haris menyarankan kepada pengelola proyek, agar bisa bekerja lebih getol. Kalau bisa Haris meminta untuk bekerja 24 jam dengan pembagian sift. Karena Jalan Raya Tajur menjadi akses utama warga menuju Ciawi ataupun Puncak.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, memahami keresahan masyarakat atas situasi ini.
“Kami di Komisi III DPRD Kota Bogor sangat memahami keresahan masyarakat akibat kemacetan yang semakin parah, terlebih di jam-jam sibuk,” ujarnya.
Heri menyebut, DPRD tidak menolak percepatan pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, pihaknya mendukung penuh realisasi proyek strategis nasional demi kemajuan kota.
Namun, Heri mengingatkan bahwa pelaksanaan proyek harus memperhatikan dampak langsung kepada masyarakat.
Koordinasi yang minim dapat membuat warga menjadi pihak yang paling dirugikan. “Jangan sampai rakyat yang menanggung beban akibat kurangnya koordinasi,” tegasnya.
Heri meminta Pemkot Bogor melakukan koordinasi lebih matang dengan pemerintah pusat dan pihak pelaksana.
Jadwal pengerjaan proyek besar di ruas vital harus diatur agar tidak saling tumpang tindih. Termasuk di Jalan Raya Tajur.
Jika perlu, kata Heri, dilakukan penjadwalan ulang atau pembagian tahapan yang tepat. Tujuannya, agar mobilitas warga tetap terjaga dan aktivitas ekonomi kota tidak terganggu.
“Komisi III akan mengawal hal ini, dan kami tidak segan memanggil pihak terkait jika pola koordinasi ini tidak segera dibenahi,” ujarnya.
Heri menegaskan, percepatan pembangunan tetap penting, namun kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama. Dia berharap misi itu juga selaras dengan Pemkot Bogor. (rp1)
