RADAR BOGOR – Masalah penginputan data dalam program pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Bogor disorot. DPR RI menilai pendetaan masih jadi kendala utama dalam realisasi program tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr Nihayatul Wafiroh menyebut, input data di puskesmas untuk program pemeriksaan kesehatan gratis masih rumit. Kondisi ini menyulitkan petugas menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
“Misalnya ada balita terdeteksi sakit, sistem Satu Sehat belum bisa menunjukkan identitas dan domisili. Tanpa catatan manual, intervensi sulit dilakukan,” ujarnya soal penginputan data untuk program pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Tanah Sareal, Rabu 27 Agustus 2025.
Ia menambahkan, kendala ini terjadi di banyak daerah, bukan hanya di Kota Bogor. Padahal, Bogor dipilih karena dianggap penunjang Jakarta.
“Kami ingin memastikan program ini berjalan baik. Kalau di Bogor saja ada masalah, tentu di daerah lain bisa lebih besar,” katanya.
Selain data, keterbatasan tenaga kesehatan juga jadi sorotan. Puskesmas harus menangani layanan rutin, sekolah, dan kegiatan masyarakat dengan beban tinggi.
“Beban kerja sudah berat. Ke depan sistem data harus lebih terintegrasi agar pelayanan lebih efektif,” tutur Nihayatul.
Perbaikan sistem data lintas lembaga saat ini tengah didorong agar Integrasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS. Langkah tersebut dipandang bisa memudahkan pendataan by name by address
Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyebut masih banyak aplikasi berbeda yang dipakai, mulai dari simpus hingga aplikasi internal. Hal ini menambah pekerjaan petugas.
“Kalau sistem data terhubung, penerima manfaat jelas terdeteksi. Intervensi pun bisa lebih tepat sasaran,” kata Dedie.
Meski ada kendala, pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis di Bogor dinilai cukup baik. Kota Hujan mencatat capaian tertinggi di Jawa Barat dengan angka 21,6 persen.
“Tahun ini targetnya 36 persen. Semakin banyak warga memeriksakan diri, semakin cepat pencegahan penyakit dilakukan,” pungkasnya. (rp1)
Editor : Yosep Awaludin