RADAR BOGOR – Aksi demonstrasi mahasiswa kembali berlangsung di Jalan Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Senin 1 September 2025.
Kali ini giliran kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Bogor.
Massa membawa tuntutan berjudul “Refleksi Demokrasi” dan mencoba menerobos di depan Istana Bogor. Mereka menilai kondisi bangsa tengah diguncang krisis ekonomi, politik, hingga praktik kekuasaan yang semakin jauh dari rakyat.
“Bangsa ini sedang sakit. Jangan biarkan demokrasi yang diperjuangkan dengan nyawa mahasiswa di masa lalu berubah menjadi demokrasi prosedural yang miskin makna,” seru perwakilan mahasiswa dalam orasi.
Mereka menyinggung gaji fantastis anggota DPR yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi rakyat yang terhimpit kesulitan ekonomi.
Selain itu, Cipayung Plus juga menyoroti sikap arogan sejumlah pejabat, hingga tindakan represif aparat kepolisian yang menewaskan seorang pengemudi ojek online saat demonstrasi sebelumnya.
Dalam aksinya, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Transparansi pembatalan tunjangan DPR serta memangkas anggaran yang tidak penting bagi kesejahteraan rakyat.
2. Mendesak Majelis Kehormatan Dewan (MKD) segera sidang etik dan memberhentikan anggota DPR yang dinilai menghina rakyat.
3. Evaluasi dan reformasi struktural maupun kultural Polri serta hentikan tindakan represif aparat.
4. Usut tuntas pelaku brutalitas aparat yang menyebabkan korban jiwa, bebaskan demonstran yang ditahan sewenang-wenang.
5. Reformasi kebijakan yang menciptakan kesenjangan dengan rakyat, antara lain evaluasi kebijakan pajak, penetapan standar gaji layak bagi guru, pelaksanaan reformasi agraria, perbaikan sistem kaderisasi partai politik, evaluasi program MBG, serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
“Suara mahasiswa adalah suara perlawanan terhadap tirani. Suara mahasiswa adalah suara masa depan yang tak ingin dikhianati,” tegas mereka.
Mahasiswa Cipayung Plus Bogor pun mengancam akan kembali turun dengan massa aksi yang lebih besar jika tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. (uma)
Editor : Alpin.