RADAR BOGOR – IPB University menegaskan komitmennya terhadap isu keberlanjutan kelapa sawit.
IPB menggelar Final Meeting Sustain Palm di Botani Square, Kota Bogor, untuk memaparkan hasil riset selama tiga tahun terakhir, Selasa 2 September 2025.
Rektor IPB University, Prof. Arif Satria, mengatakan riset ini merupakan kerja sama IPB dengan Universitas Lambung Mangkurat, 2 universitas lua negeri, dan SustainPalm dari Belanda.
Menurutnya, keberlanjutan menjadi isu utama dalam industri sawit.
“Hari ini kita mempresentasikan hasil penelitian tentang sustainability sawit. Salah satu yang kita dorong adalah konsep circular economy, limbah sawit bisa dimanfaatkan menjadi produk bermanfaat. Dari limbah menjadi nilai tambah, from waste to wealth,” jelas Arif.
Ia menambahkan, inovasi lain yang lahir dari proyek ini adalah pakan ternak berbahan limbah sawit.
Kebun sawit bisa jadi lahan alternatif beternak sapi, sekaligus solusi keterbatasan lahan peternakan.
“Kita juga mendorong integrasi sawit dengan sektor lain, seperti peternakan,” ujarnya.
Program Manager SustainPalm, Jan Verhargen, menyampaikan sejumlah temuan menarik.
Pertama, integrasi sawit dengan tanaman pangan (intercropping) yang membuka peluang pasar baru.
Kedua, penerapan ekonomi sirkular dengan mengolah limbah menjadi produk bernilai. Ketiga, pengelolaan lahan gambut yang lebih hati-hati.
“Jika lingkungan rusak, kapasitas produksi akan menurun. Karena itu menjaga keberlanjutan lingkungan adalah kunci masa depan sawit,” kata Jan.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menegaskan dukungan pemerintah melalui penerapan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan atau AISBO pada 2025.
Semua pelaku usaha wajib memiliki sertifikasi ini sebagai jaminan keberlanjutan, baik lingkungan maupun keterlacakan.
"Untuk smallholder, seluruh biaya ditanggung pemerintah melalui BPDP,” terangnya.
Dida menyebut, kebun rakyat mencakup 40–50 persen dari total perkebunan sawit nasional.
Karena itu, pemerintah memberikan dukungan penuh, mulai dari sertifikasi, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan bantuan hingga Rp60 juta per hektare untuk lahan maksimal 4 hektare, hingga beasiswa bagi keluarga pekebun.
“Intinya, kita ingin membuktikan bahwa sawit Indonesia bisa dikelola berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha adalah kunci agar sawit tetap kompetitif di pasar global,” pungkasnya. (uma)
