RADAR BOGOR - Komisi V DPR RI meminta percepatan penanganan longsor yang terjadi di kawasan Jalan Saleh Danasasmita dan atas Underpass Batutulis, Kota Bogor. Peristiwa ini dinilai berpotensi mengganggu akses masyarakat sekaligus membahayakan situs bersejarah di sekitar lokasi.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan permintaan tersebut saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke lokasi, Rabu, 17 September 2025 bersama sejumlah anggota Komisi V, perwakilan Kementerian PUPR, serta Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Menurut Lasarus, kondisi longsor tidak hanya berdampak pada keselamatan pengguna jalan maupun jalur kereta ganda yang melintasi area tersebut, tetapi juga berpotensi mengancam keberadaan situs penting, termasuk Prasasti Batutulis serta Istana Batutulis yang pernah menjadi kediaman Presiden Soekarno.
“Ada beberapa hal yang harus cepat ditangani. Situs-situs sejarah perlu kita amankan, fasilitas umum dan rel kereta harus tetap berfungsi, sementara jalan yang sudah longsor perlu segera dicarikan solusi, salah satunya dengan membangun jalan baru,” jelas Lasarus dilansir dari laman resmi Pemkot Bogor.
Baca Juga: Sidak ke Kawasan Batutulis Kota Bogor, Anggota DPR Lasarus Soroti Kajian Amdal Proyek Underpass
Ketua Komisi V DPR RI itu meminta Pemerintah Kota Bogor bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkoordinasi untuk pembangunan akses jalan baru, sementara penyelesaian teknis harus dibahas bersama Kemenhub, PT KAI, dan Kementerian PUPR.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan apresiasi atas perhatian DPR RI terhadap persoalan ini. Menurutnya, keberadaan Underpass Batutulis sangat vital karena menjadi akses utama masyarakat meski sudah ada trase jalur baru.
“Kalau underpass ini tidak segera ditangani serius, risikonya akan berbahaya. Kami bersyukur Komisi V juga menaruh perhatian besar agar masalah ini cepat diselesaikan,” ujar Dedie.
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono, memastikan pihaknya siap menjalankan arahan yang diberikan Komisi V DPR RI.
Dirinya menyebutkan kajian Detail Engineering Design (DED) akan rampung pada akhir tahun ini, sehingga solusi penanganan dapat segera dianggarkan dan dikerjakan pada tahun depan.
“Kami komitmen untuk menyelesaikan kajian di tahun ini, agar proses pembangunan bisa langsung berjalan pada tahun berikutnya,” kata Allan.
Selain itu, tim dari Dirjen Perkeretaapian juga tengah melakukan evaluasi terhadap saluran air serta kondisi tebing di belakang Istana Batutulis demi menjamin keamanan kawasan.
Komisi V DPR RI menekankan pentingnya langkah cepat dan koordinasi antarinstansi, mulai dari Pemkot Bogor, Pemprov Jabar, hingga kementerian terkait.
Mengingat Bogor adalah kota penyangga Jakarta dengan aktivitas masyarakat yang padat, keberadaan akses transportasi yang aman menjadi hal yang mendesak.
“Pergerakan tanah memang sudah mulai bisa dikendalikan. Tinggal persoalan mitigasi air yang harus diperhatikan dengan baik. Saya minta ahli Bina Marga ikut dilibatkan, meski pembiayaannya tetap ditanggung Kemenhub,” tegas Lasarus.
Dengan adanya komitmen dari pemerintah pusat, daerah, dan dukungan DPR RI, masyarakat Bogor diharapkan segera mendapatkan solusi terhadap risiko longsor di kawasan strategis sekaligus bersejarah Batutulis.***