RADAR BOGOR - Pemkot Bogor menegaskan komitmennya memperkuat layanan transportasi dan mengurai titik-titik kemacetan. Salah satunya lewat program Bogor Lancar.
Komitmen program Bogor Lancar itu disampaikan langsung Wali Kota Bogor Dedie Rachim, saat memimpin upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 di Balai Kota Bogor, Rabu 24 September 2025.
Dedie Rachim optimistis program Bogor Lancar yang diusungnya bersama Jenal Mutaqin dapat terlaksana dengan baik, sehingga titik kemacetan di Kota Bogor berkurang signifikan.
Menurutnya, semua ikhtiar pembangunan transportasi harus berorientasi pada pelayanan terbaik untuk masyarakat.
"Seperti pesan dari Menteri Perhubungan, pembangunan transportasi ini ditujukan sebaik-baiknya untuk pelayanan masyarakat. Artinya, apapun ikhtiar yang dilakukan pemerintah harus dilaksanakan bersama seluruh stakeholder," ungkapnya.
Ia menggarisbawahi pentingnya kerjasama dengan sektor swasta. Namun dengan catatan tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik, bukan semata-mata keuntungan.
Dedie memaparkan, pemerintah harus memastikan konektivitas, integrasi antarmoda, dan mobilitas warga terjamin dengan kualitas layanan yang memadai.
Untuk mencapai hal tersebut, Pemkot Bogor konsisten menjalankan tiga program utama: reduksi, konversi, dan reruting angkutan kota (angkot).
"Tujuannya untuk memastikan Bogor semakin lancar, tidak terjadi kemacetan yang berkepanjangan. Karena kemacetan mengakibatkan banyak pemborosan, mulai dari bahan bakar, hilangnya kesempatan berusaha, hingga terbuangnya tenaga dan pikiran," paparnya.
Fokus utama penataan, kata Dedie, adalah mengganti sistem transportasi yang ada dengan yang lebih modern, tepat waktu, nyaman, aman, dan terjangkau. Salah satu langkah tegasnya adalah penegakan aturan batas usia kendaraan angkot.
"Angkot yang sudah tidak masuk dalam periode layanan atau sudah berusia 20 tahun, kami ingin ada kesadaran dari para pengusaha untuk secara sukarela menaati aturan. Aturannya maksimum 20 tahun," tegasnya.
Bagi angkot yang masih memenuhi syarat, akan dilakukan reruting. Namun, bagi yang sudah melampaui batas usia, tidak ada pilihan lain selain mengikuti regulasi. "Tahun 2026 mudah-mudahan sudah tuntas semuanya ya," jelas Dedie.
Senada dengan Wali Kota, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, menyatakan pihaknya akan konsisten menjalankan arahan tersebut.
Momentum Harhubnas 2025 menjadi penguat semangat Dishub untuk "hadir melayani sepenuh hati, pengabdian tanpa batas".
"Penataan angkutan umum ke depan tetap konsisten. Tadi disampaikan oleh Pak Wali mengenai umur teknis 20 tahun, itu akan menjadi regulasi yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," terang Sujatmiko.
Selain itu, lanjutnya, Wali Kota memberikan beberapa arahan tambahan. Pertama, mendorong inovasi dalam manajemen lalu lintas di lokasi-lokasi rawan macet. Kedua, memperkuat jumlah petugas di lapangan pada hari libur, Sabtu, dan Minggu.
"Karena banyaknya wisatawan dari luar daerah yang masuk ke Kota Bogor pada hari Sabtu dan Minggu. Kami harus hadir di tengah-tengah rakyat untuk menyelesaikan permasalahan lalu lintas," jelasnya.
Sujatmiko juga menyebutkan penataan perparkiran akan terus ditingkatkan. Terkait penataan angkot, Dishub berkomitmen penuh melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi. (uma)
Editor : Yosep Awaludin