RADAR BOGOR - Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) segera dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Langkah ini dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyusul maraknya dugaan keracunan MBG, imbas mengkonsumsi sajian makanan tersebut.
Pembentukan satgas MBG melibatkan seluruh pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat, termasuk Kota Bogor.
Rencana ini mencuat usai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan rapat koordinasi di Bale Pakuan Pajajaran, Senin 29 September 2025 siang.
“Mereka akan bekerja sambil nunggu Perpres. Jadi Satgas MBG ini kami bentuk dulu sebelum nanti ada satgas yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat,” jelas Dedi Mulyadi pada awak media.
Dedi Mulyadi menerangkan, Satgas MBG ini memiliki tugas untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan program proyek strategis tersebut.
Mulai dari penyiapan bahan baku, proses produksinya hingga pada tahap penyajiannya.
“Nanti yang mencicipi tidak boleg guru. Yang mencicipi adalah tim yang akan melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan,” papar Dedi.
Bukan cuma itu, Dedi menyebut dalam rapat itu juga disepakati bahwa seluruh pemerintah dibawahnya harus membuat lembaga aduan.
Seluruh penerima manfaat MBG berhak untuk memanfaatkan layanan tersebut.
Siswa ataupun guru diperkenankan untuk melalorkan segala kejanggalan yang dirasakan dalam pelaksanaan program MBG.
Baik itu kualitas menu ataupun kuantitas atau porsi makanan yang disajikan.
“Artinya nilai makanan yang diterima oleh siswa harus Rp10 ribu. Karena kalau melihat alokasi pembiayaan angka itu tidak boleh berkurang, sebab keuntungannya sudah disiapkan dua ribu rupiah per porsi,” ujarnya.
Jika ditemukan adanya pengurangan harga menu yang disajikan maka, lembaga tersebut memiliki tiga implikasi atau kewenangan. Pertama memberikan sanksi administrasi.
Kemudian penghentian sebagai Badan Gizi Nasional (BGN), dan yang ketiga ada pengelola bisa dipenjarakan, karena tindakan tersebut bagian dari praktik korupsi.
“Sebab ada uang yang digelapkan yang tidak disajikan dalam bentuk makanan yang diterima oleh siswa. Ketiga hal itulah yang menjadi fokus kita sehingga penyelenggaraan MBG kedepan bisa jauh lebih baik,” tegasnya.
Berikutnya, Dedi mengusulkan jika sekolah memiliki lebih dari 1.000 siswa, mereka dimungkinkan untuk bisa membangun dapur MBG sendiri.
Para orang tua bakal dilibatkan untuk secara bersama sama menjadi relawan MBG.
“Terakhir rekruitmen tenaga kerja diharapkan bersumber dsri wilayah setempat. Serta pasukan atau suplay dan demain seluruh kebutuhan MBG nya terdata di dalam data statistik Bappeda. Supaya itu hisa dihitung angka sirkulasi ekonomi yang ditumbuhkan daei MBG melalui anggaran APBN,” tegas Dedi Mulyadi.(rp1)
Editor : Alpin.