RADAR BOGOR – Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membentuk Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) disepakati Pemerintah Kota Bogor.
Pemkot Bogor siap untuk melakukan pengawasan melalui Satgas yang dibentuk Gubernur Dedi Mulyadi dalam pelaksanaan program strategis tersebut.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyebut kesepakatan pembentukan Satgas yang dicanangkan Gubernur Dedi Mulyadi itu menjadi langkah penting mencegah kasus keracunan makanan.
Satgas akan memantau mulai dari proses dapur hingga distribusi makanan ke sekolah.
“Kalau semua SOP dijalankan di masing-masing dapur rasanya akan minim kasus keracunan yang beredar,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Ia mengungkap, pengecekan di Cianjur dan Bandung Barat menemukan SOP belum sepenuhnya diterapkan.
Hal ini mendorong Pemkot Bogor ingin terlibat langsung dalam pengawasan.
“Nanti akan ada MOU yang kita tanda tangani bersama. Isinya akan mengatur mekanisme pengawasan agar sesuai aturan,” kata Jenal.
Selain itu, Pemkot juga akan memastikan dapur yang masih diperbaiki menyesuaikan SOP sebelum beroperasi.
Dari 102 SPPG di Kota Bogor, baru 34 yang sudah berjalan.
“Kita ingin pada saat dapurnya masih diperbaiki atau direnov SOP-nya disesuaikan dulu baru boleh operasional,” tegasnya.
Salah satu SOP yang akan diawasi adalah ketepatan waktu pengiriman maksimal 30 menit. Jika lebih, akan menjadi bahan evaluasi bersama.
“Boleh tidak kami pemerintah daerah melaporkan ke BGN bahwa jarak dapur dan sekolah terlalu jauh. Itu yang ingin kita pastikan,” ucapnya.
Jenal memastikan, peran Pemkot adalah mendukung, bukan mengintervensi program. Fokusnya hanya memastikan mutu layanan tetap sesuai ketentuan.
“Intervensi sih enggak, kami lebih ingin membantu agar program sesuai SOP. Jadi fokus kita pada monitoring,” pungkasnya.(rp1)
Editor : Alpin.