RADAR BOGOR – Sebanyak Rp8,4 miliar dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk Kota Bogor ternyata belum dicairkan Pemprov Jawa Barat.
Padahal dana tersebut menyangkut layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat segera menyalurkannya.
Dana itu penting untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat tidak mampu melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Dana PBI ini sangat penting. Jika tidak segera dibayarkan, akan berdampak pada layanan Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat tidak mampu,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Selasa 30 September 2025.
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Dalam forum bersama kabupaten/kota se-Jawa Barat itu, Jenal juga membawa sejumlah isu strategis lainnya.
Salah satunya memastikan usulan perbaikan Jalan Saleh Danasasmita atau Batutulis kembali masuk dalam skema bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2026.
Sebelumnya, proyek tersebut sempat tidak terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Lahan sudah tersedia, tapi sempat nol anggaran. Sekarang alhamdulillah sudah masuk kembali,” ujarnya.
Selain itu, ia menyinggung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.
Berdasarkan arahan gubernur, pelaksanaan Porprov tidak lagi terpusat di tuan rumah utama, melainkan disebar ke seluruh kabupaten/kota.
"Pemkot Bogor tinggal menunggu regulasi baru agar bisa menyesuaikan anggaran KUA-PPAS 2026," ungkapnya.
Wakil Wali Kota Bogor juga menyoroti penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kota Bogor mengalami pengurangan sebesar Rp340 miliar yang berdampak pada defisit anggaran daerah.
“Kami akan menutup defisit dengan meningkatkan PAD dan efisiensi belanja daerah yang tidak mengikat. Hal ini juga harus kami bicarakan dengan DPRD agar pemahaman sama,” tegasnya. (uma)
Editor : Alpin.