RADAR BOGOR – Program Satu Juta Rumah di Kota Bogor menghadapi kendala ketersediaan lahan.
Pemerintah Kota Bogor mengusulkan pemanfaatan aset milik pemerintah sebagai alternatif agar program hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terealisasi lebih cepat.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan hampir seluruh kota di Jawa Barat mengalami keterbatasan lahan untuk mengakses Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program ini memberikan dukungan likuiditas untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah bagi MBR.
“Kami mencari solusi agar program hunian ini bisa cepat terealisasi. Salah satunya dengan memanfaatkan aset milik pemerintah atau lahan HGU yang tidak lagi digunakan. Alternatif lain, rumah susun yang dikombinasikan dengan fasilitas publik atau pasar,” katanya.
Dedie menambahkan, Kota Bogor juga mengusulkan pemanfaatan lahan milik Satgas BLBI Kementerian Keuangan.
Selain itu, ide kreatif pengembangan bangunan yang sudah ada juga menjadi opsi untuk mengatasi keterbatasan lahan.
“Banyak hal dicari sebagai alternatif agar pemenuhan perumahan bisa cepat terealisasi seperti yang diharapkan semua pihak,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini digelar di Kantor Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis 2 Oktober 2025.
Acara dihadiri perwakilan sembilan kota di Jawa Barat, kementerian, pengembang, perbankan, instansi terkait, serta Badan Pusat Statistik dan Dinas Perumahan dan Permukiman.
Noviza Temenggung, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyampaikan berbagai strategi untuk mencapai target program satu juta rumah.
Strategi itu meliputi optimalisasi dana APBN, skema segmentasi pembiayaan, dan pemanfaatan lahan milik negara, BUMN, atau aset eks-BLBI.
“Kami terus berkoordinasi dengan ATR/BPN dan instansi terkait untuk memastikan pemanfaatan lahan sesuai aturan dan tidak berbenturan,” ujar Noviza.
Ia menekankan pentingnya data kepemilikan rumah yang akurat.
Dengan data tepat sasaran, program perumahan dapat berjalan lebih efektif dan kebutuhan MBR bisa terlayani dengan baik.
"Hasil rapat koordinasi ini akan dilaporkan ke tingkat pusat untuk pembahasan lebih lanjut," jelasnya. (uma)
Editor : Alpin.