RADAR BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menanggapi santai rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang ingin mempublikasikan aparatur sipil negara (ASN) malas di media sosial.
Dedie menegaskan, kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi tersebut merupakan program provinsi dan Pemerintah Kota Bogor tidak perlu ikut menerapkannya.
“Nggak usah lah, itu kan program beliau (Dedi Mulyadi, red). Beliau aja dulu. Masa kita ikut-ikutan. Nanti kita lihat, kita mencontoh kalau beliau sudah duluan,” ujar Dedie usai kegiatan di Cibuluh, Senin 6 Oktober 2025.
Dedie menilai, Pemerintah Kota Bogor sudah memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja ASN tanpa harus diumumkan ke publik.
Menurutnya, sanksi dan penilaian kinerja ASN sudah diatur dalam sistem tunjangan kinerja (tukin), rotasi, mutasi, dan penegakan disiplin.
“Bukan masalah malas. Di kita ada mekanisme. Ada tukin, penilaian, rotasi, mutasi, dan pendisiplinan. Tapi kan kita nggak harus publikasi. Nggak perlu dipermalukan di depan umum,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor tetap dimonitor kinerjanya secara berkala.
Bagi ASN yang kedapatan tidak disiplin, sanksi diberikan sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.
“Kalau ada yang tidak maksimal, tentu ada pembinaan. Tapi kami tidak menggunakan cara mempermalukan orang. Cukup dengan penegakan disiplin internal,” kata Dedie.
Terkait rencana Gubernur Jawa Barat, Dedie menilai setiap kepala daerah memiliki kebijakan masing-masing dalam mengelola aparatur.
“Itu program beliau, silakan. Nanti kita lihat saja hasilnya seperti apa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi menyatakan akan memublikasikan nama aparatur sipil negara (ASN) yang malas di media sosial.
Langkah itu disebut sebagai bagian dari gerakan menumbuhkan disiplin kerja aparatur. (uma)
Editor : Alpin.