RADAR BOGOR - Pemerintah Kota Bogor belum ambil sikap soal gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait iuran Rp1.000 per hari.
Pemkot Bogor, memiliih untuk mengkaji terlebih dahulu teknis pelaksanan program Dedi Mulyadi tersebut.
Program iuran Rp1.000 itu termaktub dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi Nomor 149/PMD.03.04/KESRA.
Langkah ini ditunjukan untuk membantu kebutuhan darurat pendidikan dan kesehatan.
Gagasan tersebut diberi nama, Rareongan Sapoe Sarebu. Sasaran dari progran tersebut adalah seluruh warga Jawa Barat, termasuk mereka yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menyambut baik progran tersebut. Namun dia belum bisa memastikan program tersebut apakah berlaku juga diwilayahnya.
“Kami sedang pelajari teknisnya seperti apa agar tidak ada yg disimpangi atau dianggap melanggar aturan,” kata Dedie saat dihubungi Radar Bogor, Senin (6/10/2025) sore.
Hal serupa juga diutarakan oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi.
Pihaknya pun belum menerima surat resmi, hanya membaca di beberapa platform berita.
“Kalau kami kan satu, secara resmi kita belum nerima. Tetapi kan sudah banyak beredar di media sosial terus juga di portal berita saya juga sudah baca isi suratnya,” terang Denny.
Untuk memastikan kebenarannya, Denny menggaransi bakal segera menjalin komunikasi dengan Pemprov Jabar.
Termasuk iapin ingin mengetahui teknis pelaksanaannya di lapangan.
“Terkait dengan teknis pelaksanaannya lagi koordinasi dengan provinsi. Harus seperti apa. Kami masih mempelajari terkait isi surat tersebut. Tata kelolanyabseperti apa,” pungkasnya.(rp1)
Editor : Alpin.