RADAR BOGOR - Kendala operasional yang melanda RSUD Kota Bogor membuat Komisi IV DPRD Kota Bogor turun tangan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu, 9 Oktober 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Ence Setiawan mengatakan kedatangan mereka merespons isu keterbatasan obat-obatan dan adanya surat edaran efisiensi pelayanan, tindakan tersebut dinilai tak bisa menjadi alasan pelayanan kesehatan tak berjalan optimal.
“Memang harus segera dipulihkan, khususnya pelayanan, kebutuhan dasar itu dari obat-obatan,” ujar Ence.
Menurut Ence, kebutuhan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor cukup tinggi, berdasarkan data dari bagian farmasi, setiap hari rumah sakit itu melayani sekitar 1.500 resep obat dari pasien.
Kondisi ini membuat kebutuhan obat menjadi sangat mendesak, itu terlihat dari beberapa jenis obat, terutama untuk penyakit kronis, sampai saat ini belum tersedia.
“Kalau obat untuk penyakit non-kronis alhamdulillah masih tercover, tapi untuk kronis, memang ada yang kosong,” katanya.
Ence menegaskan, Komisi IV menolak apabila efisiensi pelayanan dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat dan mereka minta efisiensi tidak mengorbankan pelayanan masyarakat.
"Walaupun ada surat edaran efisiensi, RSUD tetap harus melayani pasien,” tegasnya.
Ia menambahkan, RSUD sebagai rumah sakit tipe B tidak bisa begitu saja merujuk pasien ke rumah sakit lain, pasien tetap harus ditangani terlebih dahulu. Kalau obat tidak tersedia, menurutnya bisa diberikan resep agar pasien membeli di luar.
"Tapi pelayanan tidak boleh berhenti,” kata Ence.
Terkait anggaran, DPRD Kota Bogor sebelumnya telah mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk RSUD dan Ence menyebut anggaran tersebut semestinya digunakan untuk kebutuhan prioritas, termasuk pengadaan obat-obatan.
“Kalau memang kebutuhannya obat, dan tidak melanggar aturan, ya harus dibelikan obat, karena itu kebutuhan dasar,” ucapnya.
Ia juga menyoroti permasalahan manajemen dan keuangan di RSUD Kota Bogor yang dinilai perlu segera dibenahi dan harus ada perubahan dalam pengelolaan manajemen.
"Kita minta dikelola dengan benar agar persoalan seperti ini tidak berulang,” tambahnya.
Ence menyampaikan, saat ini kondisi RSUD sedang diaudit oleh Inspektorat Kota Bogor dan audit yang dilakukan itu disebut akan rampung pada 10 Oktober 2025.
Ia berharap hasil audit tersebut dapat menjadi dasar pembenahan di RSUD Kota Bogor sehingga kedepannya pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat kembali optimal.
“Harapan kami, RSUD tetap melayani masyarakat dengan baik, terutama di IGD, jangan sampai ada yang terlantar atau tidak dilayani,” pungkas Ence. (uma)
Editor : Eka Rahmawati