RADAR BOGOR – Pemkot Bogor akan mengikuti efisiensi anggaran yang digulirkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyusul pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Langkah Gubernur Dedi Mulyadi ini merupakan strategi “puasa anggaran” agar program-program prioritas untuk masyarakat tetap berjalan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), menyatakan tidak akan memprotes kebijakan pemerintah pusat tersebut.
Sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat, Dedi Mulyadi memilih beradaptasi melalui langkah penghematan besar-besaran pada belanja rutin pemerintahan.
“ASN berpuasa, rakyat berpesta,” ujar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam keterangan resminya.
Dia menegaskan penghematan difokuskan pada kegiatan internal birokrasi agar anggaran pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak terganggu.
Langkah penghematan yang dilakukan Pemprov antara lain pemotongan perjalanan dinas hingga 75 persen, pengurangan belanja listrik 50–75 persen dengan mematikan lampu kantor pada malam hari, serta penghapusan anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga 75 persen.
"Snack dan makan siang dalam rapat dihapuskan, diganti hanya dengan air putih," jelasnya.
Kebijakan efisiensi itu juga akan diikuti oleh Pemkot Bogor. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengonfirmasi langkah serupa akan diterapkan di tingkat kota.
“Sama (efisiensi juga),” ujarnya singkat saat dikonfirmasi Radar Bogor, Senin 13 Oktober 2025.
Perbedaannya mereka hanya akan melakukan pengurangan pada konsumsi rapat dan perjalanan dinas.
“Mengurangi dan mengurangi,” katanya saat ditanya apakah kebijakan efisiensi juga mencakup penghapusan snack dan perjalanan dinas
Sementara untuk penggunaan listrik, Denny menyebut akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kantor. “Disesuaikan saja,” tuturnya.
Seperti diketahui, total pemotongan DTK secara nasional mencapai Rp226 triliun.
Untuk Jawa Barat, Pemprov Jabar mengalami pengurangan sebesar Rp2,458 triliun pada tahun 2026, sementara kabupaten dan kota se-Jabar turut terkena imbas sebesar Rp2,7 triliun.
Dampak pemotongan itu turut dirasakan Pemerintah Kota Bogor. Tahun depan, Kota Bogor akan kehilangan sekitar Rp340 miliar dari total transfer pusat.
Kondisi ini membuat Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama jajarannya harus mencari solusi agar program prioritas tetap dapat dijalankan.
Dedie menegaskan, kebijakan pemangkasan tersebut menjadi pukulan berat bagi pemerintah daerah, karena dana transfer merupakan sumber vital untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.
“Kita butuh anggaran untuk pembangunan infrastruktur sekaligus pembangunan manusia. Kalau anggaran dipangkas, kita harus mengencangkan ikat pinggang dan mencari alternatif pembiayaan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan, transfer dana ke Kota Bogor biasanya berada di kisaran Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun.
Pemotongan Rp300 miliar lebih, menurutnya, akan berdampak besar terhadap rencana pembangunan yang sudah disusun.
Dengan strategi “puasa anggaran”, pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi birokrasi dan pelayanan publik.
Pemkot Bogor pun memastikan, meski harus berhemat, pelayanan kepada masyarakat tidak akan dikurangi. (uma)
