RADAR BOGOR – Pengaturan mobilitas angkot dinilai jadi kunci agar rencana perubahan trayek menuju Pasar Gembrong berjalan efektif.
Tanpa pengawasan di lapangan, kebijakan ini disebut bisa jadi pemicu kemacetan baru.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menyebut langkah Pemkot mengarahkan enam trayek angkot ke Pasar Gembrong cukup positif.
Upaya ini dinilai bisa menghidupkan kembali aktivitas ekonomi warga.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijalankan tergesa-gesa.
Pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pengaturan dan pengawasan yang jelas di lapangan.
“Kami mendorong agar ada petugas yang secara khusus mengatur mobilitas angkot di lapangan. Dengan begitu, kegiatan jual beli tetap nyaman bagi pedagang maupun pembeli,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Heri menegaskan, dukungan terhadap kebijakan ini harus dibarengi dengan perencanaan yang matang.
Implementasi di lapangan juga perlu terukur agar hasilnya sesuai harapan.
“Prinsipnya, kami mendukung kebijakan ini selama perencanaannya matang, implementasinya terukur, dan pengawasannya dijalankan secara konsisten,” tegasnya.
Ia juga menilai penting adanya kajian teknis sebelum kebijakan diberlakukan.
Hal ini agar kebijakan tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru di sekitar pasar.
“Kebijakan ini perlu didahului oleh kajian teknis yang komprehensif. Jangan sampai menimbulkan kemacetan atau menurunkan kenyamanan warga,” kata Heri.
Selain soal angkot, Heri menyoroti pelanggaran lalu lintas di Jalan Siliwangi.
Ia menyebut pengendara yang melawan arus menjadi masalah serius di wilayah itu.
Menurutnya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan razia sesaat.
Perlu rekayasa lalu lintas, penegakan hukum yang konsisten, dan edukasi kepada masyarakat.
“Ini bukan hanya soal pelanggaran lalu lintas, tetapi juga soal keselamatan pengguna jalan lain. Kesadaran warga harus dibangun agar tertib dan tidak membahayakan orang lain,” pungkasnya.(bay)
Editor : Alpin.