RADAR BOGOR – Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bogor di bawah naungan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bogor mendapat sorotan tajam dari DPRD Provinsi Jawa Barat.
Anggota DPRD Jawa Barat, Fetty Anggraeni, menilai BLK Kota Bogor tidak menjalankan fungsinya secara maksimal.
Hal itu diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025 di kantor BLK, Jalan Pahlawan, Kecamatan Bogor Selatan, Senin 20 Oktober 2025.
“Seharusnya BLK bisa menjadi pusat pelatihan kerja yang aktif dan produktif. Namun, yang saya lihat di lapangan, BLK ini seperti tidak difungsikan sebagaimana mestinya,” ujar Fetty kepada wartawan.
Fetty mengatakan, dari hasil pengamatan dan laporan yang diterimanya, BLK Kota Bogor tidak memiliki agenda pelatihan kerja yang aktif.
Padahal, peran BLK sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal.
Ironisnya, kata dia, pelatihan justru lebih banyak digelar di lingkungan Disnaker melalui Bidang Pelatihan dan Produktivitas (Latas) dengan menggandeng lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta.
Sementara itu, BLK yang merupakan fasilitas pemerintah justru tidak mendapatkan dukungan anggaran maupun tenaga instruktur.
“Ini sangat disayangkan. Kita punya BLK, tapi malah tidak digunakan secara optimal. Justru pelatihan dilakukan lewat pihak swasta, sementara BLK-nya dibiarkan tidak aktif,” tegasnya.
Fetty meminta Pemkot Bogor dan Disnaker segera melakukan evaluasi terhadap fungsi dan pengelolaan BLK.
Ia menekankan pentingnya pemanfaatan fasilitas publik yang dibiayai dari uang rakyat agar tidak menjadi beban anggaran tanpa manfaat nyata.
“Kita harus pastikan setiap fasilitas publik benar-benar memberi dampak bagi masyarakat. BLK harus difungsikan kembali secara maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala UPTD BLK Kota Bogor, Ratna Noviyanti, tidak menampik kondisi tersebut.
Ia mengakui, BLK saat ini belum bisa beroperasi optimal karena keterbatasan tenaga instruktur serta sarana dan prasarana pelatihan yang sudah tidak layak.
“Kami tidak punya instruktur tetap, alat-alat pelatihan juga banyak yang rusak dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan industri. Infrastruktur di BLK pun perlu banyak perbaikan,” jelasnya.
Ratna berharap Pemkot Bogor bisa segera memberikan perhatian agar BLK kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
“Harapan kami, BLK bisa kembali aktif menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat Kota Bogor, memiliki instruktur sendiri, fasilitas diperbarui, dan infrastruktur diperbaiki,” singkatnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Sekdisnaker) Kota Bogor, Sahib Khan, mengatakan bahwa salah satu kendala utama tidak aktifnya BLK adalah keterbatasan anggaran.
“Gak ada anggarannya,” ujarnya singkat saat dihubungi Radar Bogor, Selasa (21/10/2025).
Meski demikian, ia memastikan bahwa pihaknya terus berupaya mengoptimalkan fungsi BLK melalui berbagai kerja sama dengan pihak eksternal.
“Saat ini kami bekerja sama dengan IJBNet dan LPK Megumi untuk pelatihan bahasa Jepang yang menggunakan dua kelas di BLK,” ungkapnya.
Selain itu, pada September lalu, Disnaker juga menggelar pelatihan digital marketing dengan dukungan anggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Mereka pun berjanji akan berusaha agar BLK kembali aktif dan bisa menjadi pusat pelatihan bagi warga Kota Bogor. (uma)
Editor : Alpin.