RADAR BOGOR – Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Sosialisasi Kebijakan dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Jawa Barat di Green Forest, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu 29 Oktober 2025.
Kegiatan ini diikuti ribuan peserta yang terdiri dari petugas Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dari berbagai daerah di Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti hampir 3.000 peserta.
Mereka terdiri atas mitra yayasan, kepala SPPG, ahli gizi, serta akuntan dari enam wilayah, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Kota Depok.
Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Nikendarti Gandini, menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan menyegarkan kembali pedoman, petunjuk teknis (juknis), dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah dibuat sejak awal program berjalan.
“Kami ingin memberikan pemahaman menyeluruh tentang kebijakan terbaru dan pembaruan sistem tata kelola Program MBG,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan juga menjadi ajang penyampaian revisi Juknis Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun 2025 yang baru disahkan oleh Kepala BGN pada 27 Oktober 2025.
“Hari ini kami sampaikan poin-poin strategis dari revisi tersebut agar para kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan dapat memahami dan melaksanakannya dengan baik di lapangan,” tambahnya.
Dalam sosialisasi tersebut, BGN juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi.
Di antaranya dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang membahas laporan dan standar keuangan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menjelaskan keamanan pangan, serta Dinas Kesehatan yang memaparkan tentang sertifikasi SRHS.
“Dari pihak akademisi juga hadir perwakilan IPB University untuk memperkuat wawasan peserta mengenai ketahanan pangan dan implementasi kebijakan MBG,” katanya.
Sosialisasi ini berlangsung selama tiga hari dengan pembagian peserta yang berbeda.
Hari pertama diikuti mitra yayasan, hari kedua dihadiri tim lengkap dari SPPG, dan hari ketiga difokuskan pada pembahasan mendalam mengenai pedoman, juknis, serta kebijakan baru lainnya.
“Kami juga menyediakan sesi tanya jawab agar peserta bisa mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas, baik dari sisi teknis maupun administratif,” pungkasnya. (uma)
Editor : Alpin.