RADAR BOGOR - Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyebut, angka warga miskin di wilayahnya terus menurun dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data terbaru, menurut Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, jumlah warga miskin di Kota Bogor kini sekitar 60 ribu jiwa, turun drastis dari 99 ribu jiwa pada masa pandemi COVID-19.
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil dari berbagai intervensi pemerintah daerah. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Tahun ini data kemiskinan Bogor, Alhamdulillah, berkurang. Dari 2024 di angka 6,55 persen, sekarang di 5,34 persen. Artinya, dari 2024 ke 2026 sudah berkurang,” kata Jenal usai memimpin rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan (TP2K) Kota Bogor di Balai Kota, Kamis, 30 Oktober 2025.
Ia menuturkan, meski angka kemiskinan menurun, Pemkot Bogor tetap melanjutkan berbagai upaya penanganan berbasis data agar intervensi tepat sasaran.
Salah satunya melalui sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan BUSDATIN.
“Upaya yang sudah kita lakukan, seperti mengurangi beban pengeluaran masyarakat lewat belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, harus merujuk pada DTSEN. Supaya langkah-langkah kita terekam dalam penurunan angka kemiskinan nasional,” jelas Jaenal.
Ia menambahkan, Pemkot Bogor juga terus mendorong keterlibatan publik agar warga miskin yang belum terdata bisa segera dilaporkan dan masuk ke DTSEN.
Sehingga program bantuan pemerintah dapat menjangkau penerima yang benar-benar membutuhkan.
“Kami butuh partisipasi masyarakat untuk melaporkan warga miskin yang belum masuk DTSEN. Supaya intervensi yang dilakukan by name by address dan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Jenal juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memastikan setiap program dan bantuan sesuai dengan data resmi yang digunakan pemerintah pusat.
Sehingga tidak ada perbedaan persepsi antara data lapangan dan data nasional.
“Kadang data kita tidak tersinkronisasi, padahal bantuan sudah diberikan. Maka hari ini kita samakan persepsi agar semua bantuan yang disalurkan tercatat dalam DTSEN,” pungkasnya.
Dia menambahkan, Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan (TP2K) Kota Bogor telah terbentuk melalui surat keputusan wali kota, dengan dirinya sebagai ketua. Tim ini juga berperan dalam koordinasi penurunan stunting dan kemiskinan di Kota Bogor.
“Tim ini sudah ada. Saya sebagai ketuanya, sekaligus juga ketua dalam koordinasi penurunan stunting dan kemiskinan. Kita ingin semua langkah ini terukur dan berbasis data yang valid,” pungkasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga