RADAR BOGOR - Penghapusan ribuan angkot tua di Kota Bogor semakin mantap untuk dilakukan, rencana ini bakal segera direalisasikan pada tahun 2026 mendatang.
Keberanian Pemerintah Kota Bogor ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya Pengamat Transportasi Universitas Pakuan Prof Umar Mansyur.
Secara regulasi, Pemkot Bogor dipandangnya memiliki aturan yang jelas, penghapusan angkot tua sudah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2023.
Tak hanya itu, Prof Umar berpandangan penghapusan angkot tua juga berdampak baik untuk mengurai kemacetan, mengingat area jalan utama di Kota Bogor tidak terlalu luas.
“Ini juga akan mengurangi polusi, karena emisi dan gas buang angkot yang dalam jangka pendek dan jangka panjang akan berimplikasi pada kondisi kesehatan warga,” jelasnya.
Namun Prof Umar menerangkan Pemkot Bogor tidak bole acuh terhadap nasib para sopir yang terkena dampak, solusi konkret kepada mereka juga mesti dipikirkan.
Ada langkah yang disarankannya untuk keberlangsungan para sopir angkot, pertama mereka bisa didorong sebagai pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM).
“Tentunya mereka juga mesti diberikan modal untuk menjalankan usahanya, dan jangan lupa pelatihan khsusus seputar UMKM tidak boleh luput unruk diberikan,” ujar Prof Umar.
Penghapusan angkot tua menurutnya bertujuan untuk menghadirkan moda transportasi umum yang modern, maka baiknya para sopir juga ikut dilibatkan.
Para sopir diminta Prof Umar untuk ikut diberdayakan sebagai sopir Biskita Transpakuan, apalagi Pemkot Bogor berencana untuk menambah koridor baru.
Saat ini sudah ada empat koridor Biskita Transpakuan yang resmi beroprasi, di antaranya K1,K2, K5 dan K6. Mereka didukung dengan 49 armada.
Sementara unruk koridor tambahan yang direncanakan beroprasi yakni koridor K3 dan K4, mereka ditargetkan mengaspal pada tahun 2026 mendatang.
“Jika ada rencana penambahan itu kan lebih baik, pengemudi angkot bisa diberdayakan sebagai bagian dari angkutan massal Biskita tersebut serta operator bisa juga menjadi bagian dari pengadaan bus,” paparnya.
Sementara untuk nasib angkot yang terdampak, disarankan unruk didistribusikan ke dareah pelosok atau wilayah yang belum terjangkau moda transporatasi.
“Ini bentuknya bisa dijual, sehingga paling tidak uang hasil penjualannya bisa digunakan untuk modal usaha seperti yang tadi saya usulkan. Saya rasa ini akan berdampak baik untuk semua,” pungkasnya.(bay)
Editor : Eka Rahmawati