RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya menata sistem transportasi publik agar lebih tertib, efisien, dan nyaman bagi masyarakat.
Salah satu langkahnya melalui program penataan trayek atau rerouting angkutan kota (angkot).
Namun, upaya ini menghadapi kendala. Sejumlah Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) masih beroperasi dan melintas di wilayah Kota Bogor.
Angkot-angkot tersebut berasal dari Kabupaten Bogor, tetapi tetap masuk ke jalur utama dalam kota.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, persoalan ini muncul karena izin operasi angkot AKDP bukan dikeluarkan oleh Pemkab Bogor, melainkan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat.
“Angkot AKDP yang melintas atau masuk ke Kota Bogor izinnya dari Dishub Provinsi. Pemkot sudah meminta kepada Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk membantu penataan dan menyelaraskan dengan program rerouting yang sedang dijalankan di Kota Bogor,” ujar Dedie, Selasa 11 November 2025.
Dedie menegaskan, penyelarasan kebijakan transportasi antara kota, kabupaten, dan provinsi sangat penting agar sistem transportasi di Bogor bisa terintegrasi. Tanpa koordinasi lintas wilayah, program penataan angkot sulit berjalan optimal.
“Kita ingin ada sinergi antarwilayah. Warga Kota Bogor menginginkan kotanya indah, tertib, dan nyaman. Karena itu, Gubernur diharapkan menugaskan Dishub Provinsi untuk turun langsung menata angkot lintas daerah yang masuk ke Kota Bogor,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transformasi transportasi di Jawa Barat agar tidak tertinggal dari wilayah lain di Jabodetabek yang lebih maju dalam pengembangan transportasi massal.
“Kita ingin Jawa Barat tidak tertinggal dibanding Jakarta, Bekasi, atau Tangerang yang sudah lebih dulu maju di sektor transportasi massal,” kata Dedie.
Program rerouting angkot di Kota Bogor saat ini menjadi salah satu prioritas Pemkot dalam menata transportasi perkotaan, sekaligus mendukung rencana integrasi dengan layanan transportasi publik regional seperti LRT dan Biskita Trans Pakuan. (uma)
