RADAR BOGOR – Pemerintah Kota Bogor mulai menyiapkan langkah efisiensi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat membuat Pemkot harus mencari sumber pendapatan baru untuk menjaga keseimbangan anggaran.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu 12 November 2025.
Dalam rapat tersebut dibahas dua agenda utama, yakni rancangan KUA PPAS APBD 2026 dan perlindungan guru.
Dedie menjelaskan, pembahasan anggaran saat ini sudah masuk tahap harmonisasi sebelum penetapan persetujuan pada 28 November mendatang.
“KUA PPAS sudah dibahas, kami ajukan untuk dijadikan RAPBD. Insya Allah tanggal 28 November itu penetapan persetujuan,” ujarnya.
Menurutnya, hingga saat ini komponen pendapatan yang sudah pasti hanya berasal dari transfer daerah.
Karena itu, Pemkot akan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi.
“Totalnya sekitar Rp253 miliar, cukup besar. Kami juga sedang ajukan raperda tentang parkir. Dari pengelolaan parkir diharapkan bisa menambah pendapatan daerah,” kata Dedie.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Dedie menegaskan sejumlah proyek strategis tetap akan berjalan.
Program prioritas tetap difokuskan pada bidang infrastruktur dan transportasi publik seperti pembebasan lahan proyek R3 dan R2, serta pembiayaan BTS Transpakuan.
“BTS itu uang rakyat yang kembali ke rakyat. Karena masyarakat yang langsung menikmati manfaatnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menilai pengurangan dana transfer harus disikapi dengan penyesuaian anggaran yang seimbang.
“Perlu keseimbangan antara efisiensi dan kebutuhan masyarakat. Program prioritas mewujudkan Bogor Beres jangan sampai dikorbankan,” kata Adityawarman.
Ia menambahkan, DPRD akan melakukan pembahasan lanjutan dalam rapat kerja komisi untuk memastikan penyusunan RAPBD 2026 tetap realistis.
Dari sisi ekonomi dan ketenagakerjaan, DPRD juga mendorong Pemkot memperkuat program peningkatan kualitas SDM.
“Salah satunya melalui pelatihan tenaga kerja yang sudah dua kali digelar bekerja sama dengan perusahaan lokal dan nasional. Hasilnya, cukup banyak warga Kota Bogor yang terserap di dunia kerja,” ujarnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Bogor berharap RAPBD 2026 tetap seimbang tanpa mengorbankan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (uma)
