RADAR BOGOR – Penggiat Keluarga (GiGA) Indonesia menggelar “Dialog Potret Keluarga Indonesia” secara daring, dalam rangka memperingati Hari Ayah Nasional 2025 sekaligus Milad ke-11, Sabtu 15 November 2025.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi atas tantangan kompleks yang menggerus ketahanan keluarga Indonesia, mulai dari krisis kesehatan mental, tekanan ekonomi, hingga isu liberalisasi seksualitas.
Acara yang dihadiri ratusan peserta tersebut menghadirkan akademisi, pakar kebijakan publik, dan peneliti keluarga dalam dua sesi diskusi utama.
Pada Sesi I bertajuk Potret Keluarga Indonesia di Tengah Arus Perubahan, Prof. Euis Sunarti, Ahli Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga IPB University, menyampaikan peringatan mengenai meningkatnya kerentanan keluarga.
Ia merujuk data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang mencatat 34,9 persen remaja melaporkan mengalami masalah mental.
Lebih jauh, 61 persen remaja yang mengalami depresi mengaku memiliki pikiran untuk bunuh diri dalam sebulan terakhir.
“Keluarga menjadi garda terdepan, tetapi data menunjukkan ada kerentanan serius di dalamnya,” tegas Prof. Euis.
Selain krisis mental, ia juga menyoroti ancaman ekonomi yang kian menggerogoti stabilitas rumah tangga.
Perputaran uang dari judi online dan pinjaman ilegal diprediksi menembus Rp1,2 triliun pada 2025.
Situasi ini diperberat dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia yang masih berada di angka 4,85 persen.
Prof. Euis menegaskan peningkatan kapasitas dan keberdayaan keluarga menjadi kunci untuk memutus ketergantungan serta menangani akar persoalan kerentanan.
Ia menilai pembangunan keluarga harus bersifat holistik, komprehensif, dan terintegrasi untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Ketahanan keluarga harus menjadi bagian yang menyatu dan melekat (built-in) dalam pencapaian Indonesia Emas 2045. Ini sejalan dengan misi pembangunan seperti transformasi sosial, tata kelola, serta penegakan hukum,” ujarnya.
Dari perspektif kebijakan, Achmad Nur Hidayat, Penggiat Kebijakan Publik Indonesia, menjelaskan ketahanan keluarga sebagai kemampuan mempertahankan fungsi ekonomi, afektif, spiritual, dan digital saat menghadapi guncangan.
Ia menilai kebijakan yang ada harus memperkuat lima pilar utama ketahanan keluarga: stabilitas pendapatan, literasi digital, dukungan sosial, kesehatan mental, serta nilai dan iman.
“Pertanyaan kuncinya, apakah kebijakan saat ini memperkuat shock absorber keluarga, atau justru menambah guncangan dan memperburuk kondisi keluarga?” tuturnya.
Diskusi juga menghadirkan Prof. Laila M. Kolopaking, Ahli Sosiologi Pedesaan IPB, yang mengulas perubahan sosial dan lanskap baru kehidupan keluarga Indonesia.
Pada Sesi II, Sinta Susanto Putri dan Rahmi Damayanti memaparkan hasil Survei Keluarga Indonesia.
Survei ini menjadi upaya GiGA Indonesia untuk menjembatani kesenjangan antara data, kebijakan, dan kondisi riil keluarga di lapangan.
Dialog tersebut menegaskan perlunya sinergi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat fondasi ketahanan keluarga Indonesia di tengah perubahan sosial yang semakin cepat. (uma)
Editor : Alpin.