RADAR BOGOR - Sebanyak 136 bendahara dan pengawas Koperasi Merah Putih se-Kota Bogor mengikuti pelatihan perkoperasian yang digelar Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (KUKMDagin) Kota Bogor.
Pelatihan ini disebut strategis karena menyasar dua posisi yang harus bersinergi kuat dalam menjaga akuntabilitas keuangan Koperasi Merah Putih.
Pelatihan digelar di Rizen Pajajaran Hotel, Selasa 2 Desember 2025, dan menjadi rangkaian terakhir peningkatan kapasitas pengurus Koperasi Merah Putih tahun ini.
Acara ini menekankan pentingnya peran bendahara dan ketua pengawas yang dijabat lurah secara ex officio karena keduanya merupakan pusat tata kelola keuangan koperasi.
Kepala Dinas KUKMDagin Kota Bogor, Rahmat Hidayat, mengatakan pelatihan kali ini disusun untuk menguatkan pengelolaan keuangan dan fungsi pengawasan.
Dari tiga unsur pengawas, dua sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan, dan kini giliran lurah sebagai ketua pengawas.
“Pelatihan ini yang paling strategis. Bendahara adalah pengelola anggaran, sementara pengawas harus memahami dan mengawasi tugas-tugas bendahara,” ujar Rahmat.
Pelatihan ini berlangsung hingga siang hari dan mencakup materi tata kelola keuangan, fungsi pengawasan, regulasi perkoperasian, serta praktik-praktik pengelolaan koperasi yang baik.
Dinas berharap peningkatan kapasitas ini dapat memperkuat manajemen koperasi sebelum pembangunan gerai fisik dimulai secara masif pada 2026.
"Sering kali persoalan koperasi muncul di aspek keuangan, sehingga sinergi dua posisi ini sangat menentukan," ungkapnya.
Selain itu, Rahmat menjelaskan perkembangan pembangunan gerai KKMP. Dua lokasi Ciparigi dan Cilendek Timur telah disetujui PT Agrinas dan mulai dikerjakan melalui mekanisme swakelola oleh Kodim.
“Dua gerai sudah di-ACC dan dikerjakan Kodim. Lurah-lurah juga sudah kami minta mendata aset di wilayahnya. Dari 68 kelurahan, puluhan sudah melaporkan aset negara, Pemda, BUMN atau BUMD yang bisa dipakai untuk gerai KKMP,” jelasnya.
Instruksi pemerintah pusat, kata Rahmat, menegaskan pembangunan gerai harus dilakukan di aset pemerintah.
Target pemerintah, dua gerai pertama rampung akhir 2025, sementara pembangunan massal dimulai pada 2026.
“Aset di luar pemerintah tidak boleh. Ini sesuai arahan Presiden, pembangunan oleh PT Agrinas bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat,” katanya.
Rahmat juga menyampaikan KKMP telah diarahkan untuk bekerjasama dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, Presiden telah meminta agar koperasi kelurahan nantinya menjadi pemasok kebutuhan dapur MBG. Namun kesiapan tiap kelurahan masih bertahap.
“Arahan presiden jelas, KKMP yang akan men-suplay dapur MBG. Tapi karena belum semua koperasi siap, prosesnya bertahap. Penguatan SDM bendahara dan pengawas ini menjadi bagian dari persiapan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, turut memberikan arahan pada pelatihan tersebut.
Ia menekankan posisi lurah sebagai pengawas koperasi sekaligus pemimpin wilayah yang harus mampu menghubungkan koperasi dengan potensi ekonomi lokal dan program pemerintah.
“Bendahara dan pengawas adalah posisi sangat strategis. Saya tekankan kepada lurah agar bisa membaca potensi UMKM di wilayahnya dan menyambungkan koperasi dengan program MBG yang ada di kelurahan,” kata Jenal.
Jenal berharap Koperasi Merah Putih tak hanya menjadi formalitas dari regulasi, tetapi benar-benar menjadi wadah ekonomi masyarakat tingkat kelurahan. Sebab dengan begitu perekonomian di wilayah bisa berkembang.
“KKMP harus menjadi ruang bagi warga untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi di wilayah masing-masing,” ujarnya. (uma)
Editor : Yosep Awaludin