RADAR BOGOR - Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bogor kembali menguatkan alarm darurat buat semua masyarakat.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor melaporkan lonjakan signifikan sepanjang 2025, menandai tahun paling rawan bagi anak-anak dalam empat tahun terakhir.
Jumlah pengaduan yang masuk mencapai 89 kasus, naik dari tahun-tahun sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPAID Kota Bogor, Dede Siti Amanah, dalam konferensi pers akhir tahun, Selasa 9 Desember 2025.
Menurut Dede, lonjakan ini tidak hanya menggambarkan meningkatnya persoalan, tetapi juga kesadaran masyarakat yang semakin besar untuk melapor.
“Beberapa kasus sebenarnya berasal dari tahun sebelumnya. Masyarakat baru mengetahui alur pelaporan dan keberadaan kami. Ini membuat kami optimis karena semakin banyak warga yang berani speak up,” ujarnya.
KPAID mencatat jumlah pengaduan meningkat tajam dalam empat tahun terakhir: 2022: 21 kasus, 2023: 51 kasus, 2024: 64 kasus, dan terakhir 2025: 89 kasus.
Kasus yang diterima beragam, melibatkan anak sebagai pelapor maupun terlapor. Dari 89 kasus yang masuk, 81 di antaranya telah selesai melalui mediasi atau proses hukum.
Sementara itu, sembilan kasus masih berjalan, terdiri dari delapan kasus yang memerlukan proses mediasi bertahap, dan satu kasus kekerasan seksual yang dilaporkan sejak 2023 namun masih menggantung di kepolisian.
“Ada kasus kekerasan seksual terhadap anak berusia 15 tahun yang sudah kami coba follow-up sejak Oktober, namun masih terkendala karena lintas wilayah,” jelas Dede.
Dede mengungkapkan dinamika menarik pada pola kasus tahun ini. Jika pada 2024 peningkatan signifikan terjadi pada kasus kekerasan seksual, tahun ini angka tersebut justru menurun:
Jika ditelaah, pada 2023: 12 kasus, 2024: 25 kasus, dan 2025: 17 kasus.
Sebaliknya, yang mengalami kenaikan tajam adalah kasus terkait pemenuhan hak anak, keluarga, dan pengasuhan alternatif, melonjak dari 18 menjadi 34 kasus.
Menurut Dede, lonjakan ini salah satunya dipicu oleh tekanan psikologis atau depresi pada orang tua, terutama ibu, yang berdampak langsung pada kualitas pengasuhan.
“Tekanan pada orang tua punya korelasi kuat dengan pemenuhan hak dan pola pengasuhan anak. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Selain menangani pengaduan, KPAID Kota Bogor intens melakukan edukasi dan sosialisasi.
Jumlah kegiatan terus meningkat: selama 2023: 48 kegiatan, 2024: 56 kegiatan, dan terakhir 2025: 83 kegiatan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pembangunan karakter masyarakat.
“Pembangunan karakter itu bukan seperti makan cabai yang langsung pedas. Butuh waktu dua sampai tiga tahun untuk terasa dampaknya,” kata Dede.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kegiatan edukasi adalah bukti komitmen KPAID untuk menciptakan masyarakat yang paham pemenuhan hak anak.
Terkait rekomendasi untuk pemerintah daerah mengenai ruang publik dan transportasi ramah anak, KPAID memastikan akan merilisnya pada awal 2026 sebagai bagian dari laporan refleksi tahunan.
“Kami masih merampungkan analisisnya. Semua akan disampaikan pada agenda rutin awal tahun depan,” jelas Dede.
Meski jumlah kasus meningkat, KPAID Kota Bogor melihat sisi positif berupa keberanian masyarakat untuk melapor dan penanganan yang semakin terarah.
Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam proses mediasi yang memerlukan komitmen orang tua dan penuntasan kasus yang masih mandek di kepolisian.
“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum dapat semakin baik. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama,” tutup Dede Siti Amanah.(ded)
Editor : Alpin.