RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meniadakan konvoi dan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026.
Kebijakan peniadaan konvoi dan pesta kembang api saat malam Tahun Baru tersebut diambil sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah di Indonesia.
Keputusan itu disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama Forkopimda Kota Bogor di Paseban Sri Bima, Senin 22 Desember 2025.
Rapat tersebut dihadiri tokoh lintas agama, perwakilan organisasi dan komunitas, para camat, serta unsur terkait lainnya.
Dedie Rachim menegaskan, suasana malam tahun baru di Kota Bogor harus mencerminkan kepedulian dan empati terhadap saudara-saudara yang tengah berjuang menghadapi dampak bencana.
Karena itu, Pemkot Bogor akan membatasi berbagai aktivitas perayaan yang berpotensi menimbulkan keramaian.
“Jadi tidak boleh ada konvoi, tidak ada pengumpulan massa, tidak ada pesta kembang api, dan membatasi permohonan perizinan yang kurang atau tidak mencerminkan empati kepada saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana,” katanya.
Dalam menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemkot Bogor bersama Forkopimda juga telah melaksanakan Apel Siaga Bencana serta Apel Operasi Lilin.
Selain itu, pemantauan ketersediaan bahan pangan dan bahan pokok terus dilakukan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Pada malam perayaan Natal, Forkopimda dijadwalkan melakukan patroli serta menyambangi gereja-gereja di Kota Bogor untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani yang melaksanakan ibadah.
Aspek mobilitas masyarakat pada malam tahun baru turut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut.
Berdasarkan data proyeksi, volume kendaraan diperkirakan mengalami peningkatan, sejalan dengan tren pada tahun-tahun sebelumnya.
“Berdasarkan data proyeksi, akan terjadi peningkatan volume kendaraan. Hal tersebut juga merujuk pada data tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan peningkatan mobilitas,” bebernya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Bogor akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, mengingat Kota Bogor menjadi titik perlintasan utama masyarakat yang hendak beraktivitas di kawasan Puncak.
Sejumlah langkah pengamanan juga disiapkan, di antaranya pendirian enam pos pengamanan dan satu pos terpadu, serta posko di titik rawan bencana dan kawasan wisata.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, memaparkan sejumlah hal yang perlu diantisipasi selama Nataru.
Mulai dari menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan bahan bakar, pengawasan harga di wilayah masing-masing, hingga pengendalian inflasi.
Selain itu, upaya menjaga ketertiban sosial dan memastikan kelancaran aktivitas masyarakat juga menjadi perhatian, termasuk kesiapan pelayanan bagi pemudik serta sarana dan prasarana transportasi.
“Hal lain yang perlu disiapkan adalah pelayanan bagi pemudik serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi guna memastikan kelancaran dan kenyamanan arus mudik maupun arus balik,” ujarnya. (uma)
Editor : Yosep Awaludin