RADAR BOGOR – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang melarang pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026 mendapat respons positif dari kalangan akademisi.
Larangan yang berlaku bagi pemerintah daerah, pihak swasta, hingga masyarakat umum di seluruh Jawa Barat tersebut dinilai mencerminkan kepemimpinan yang berpihak pada ketertiban dan kepekaan sosial.
Akademisi Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor sekaligus kandidat Doktor Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran, Yama Sumbodo, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dalam menciptakan perayaan tahun baru yang lebih aman dan bermakna.
“Kebijakan Kang Dedi Mulyadi yang melarang pesta kembang api pada malam tahun baru patut diapresiasi. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada aspek ketertiban publik, keselamatan masyarakat, serta sensitivitas sosial,” ujar Yama kepada Radar Bogor, Sabtu 27 Desember 2025.
Ia juga menilai langkah Bupati dan Wali Kota Bogor yang turut meneruskan kebijakan tersebut sebagai bentuk konsistensi dan koordinasi yang baik antar-pemerintah daerah di Jawa Barat.
“Konsistensi kebijakan ini penting agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat tidak terfragmentasi dan dapat diterapkan secara merata,” jelasnya.
Menurut Yama, larangan pesta kembang api juga membawa pesan moral bahwa perayaan tahun baru tidak harus dilakukan secara berlebihan. Perayaan dapat dimaknai secara lebih tertib, aman, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Dari sisi sosial-budaya, kebijakan ini dinilai mampu mendorong terciptanya perayaan tahun baru yang lebih beradab dan berempati. Masyarakat diajak untuk menggeser makna perayaan dari sekadar euforia sesaat menuju kebersamaan, refleksi diri, serta kepedulian terhadap lingkungan dan kelompok rentan.
“Kebijakan ini sejalan dengan nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi ketertiban, kesederhanaan, dan harmoni sosial. Ini merupakan langkah penting dalam membangun peradaban publik yang lebih dewasa,” pungkasnya. (Cr1)
Editor : Eka Rahmawati