RADAR BOGOR - Tingkat kemiskinan di Kota Bogor mengalami dinamika signifikan selama periode 2019–2024, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan dampak pandemi Covid-19.
Data tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dalam dokumen tersebut Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menjelaskan, kemiskinan muncul ketika pendapatan masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Kondisi ini juga dipaparkan dapat memperlambat pembangunan sosial ekonomi sehingga penurunan jumlah penduduk miskin menjadi salah satu target utama pemerintah daerah.
Selama 2019–2024, angka kemiskinan Kota Bogor menunjukkan pola fluktuatif.
Pada 2019, tingkat kemiskinan tercatat 5,77 persen, namun naik cukup signifikan pada 2020 menjadi 6,68 persen.
Kenaikan ini terjadi sebagai imbas pandemi yang menyebabkan perlambatan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan penurunan pendapatan masyarakat.
Tekanan ekonomi akibat pandemi masih berlanjut hingga 2021, ketika angka kemiskinan mencapai titik tertinggi sebesar 7,24 persen.
Namun, kondisi tersebut mulai membaik pada 2022 dengan penurunan menjadi 7,10 persen, meski angkanya masih berada di atas level sebelum pandemi.
Pemulihan ekonomi semakin terlihat pada 2023 dan 2024.
Tingkat kemiskinan turun menjadi 6,67 persen pada 2023 dan kembali menurun ke 6,53 persen pada 2024.
Penurunan bertahap ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, pertumbuhan investasi di sektor UMKM.
Selain itu, dukungan berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah.
Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar, posisi Kota Bogor berada di tingkat menengah.
Pada 2024, Kota Bogor menempati peringkat keempat dari tujuh wilayah pembanding.
Kabupaten Bogor mencatat angka kemiskinan tertinggi sebesar 7,05 persen, diikuti Kabupaten Tangerang 6,55 persen.
Sementara itu, wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Depok sebesar 2,34 persen.
Disusul Kota Tangerang Selatan 2,36 persen, Kota Bekasi 4,01 persen, dan Kabupaten Bekasi 4,80 persen.
Meski belum masuk daftar tiga daerah dengan tingkat kemiskinan terendah, tren penurunan yang konsisten sejak 2022 menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah disebut tetap perlu memperkuat strategi pengurangan kemiskinan.
Khususnya, melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta mendorong produktivitas sektor informal agar lebih berkelanjutan. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti