RADAR BOGOR - Pemerintah Kota Bogor terus menunjukkan perkembangan positif dalam menurunkan angka pengangguran selama lima tahun terakhir.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menegaskan, pengangguran masih menjadi tantangan besar ekonomi daerah.
Namun, berbagai upaya strategis telah mendorong tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara konsisten sejak 2021 hingga 2024.
Dalam RPJMD dijelaskan, pengangguran berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan masyarakat.
Secara teoritis, persoalan ini dapat diatasi melalui mekanisme market clearing yang memungkinkan penyesuaian harga dan upah hingga tercapai kondisi full employment.
Namun, dalam praktiknya, kondisi tersebut sulit dicapai karena penyesuaian harga dan upah berjalan lambat terutama ketika terjadi guncangan ekonomi.
TPT digunakan sebagai indikator penting yang menggambarkan jumlah pengangguran dibanding total angkatan kerja di suatu wilayah.
Angka ini mencerminkan seberapa besar tenaga kerja yang belum terserap pasar.
Oleh karena itu, penurunan TPT menjadi salah satu indikator membaiknya kondisi ketenagakerjaan dan meningkatnya efektivitas kebijakan pemerintah daerah.
Perkembangan TPT Kota Bogor sejak 2019 memperlihatkan tren membaik.
Pada tahun tersebut TPT tercatat sebesar 9,1 persen.
Namun, pandemi COVID-19 pada 2020 menyebabkan angka tersebut melonjak tajam menjadi 12,68 persen akibat banyak usaha tutup, meluasnya PHK, serta terbatasnya peluang kerja akibat perlambatan ekonomi.
Tahun 2021 menjadi awal pemulihan dengan turunnya TPT menjadi 11,79 persen, meski masih tergolong tinggi.
Pemulihan berlanjut pada 2022 ketika TPT menurun menjadi 10,78 persen, lalu kembali membaik di 2023 menjadi 9,39 persen.
Hingga akhirnya pada 2024, angka pengangguran berhasil ditekan hingga menyentuh 8,13 persen.
Penurunan ini menunjukkan perbaikan ekonomi yang semakin stabil serta meningkatnya serapan tenaga kerja di berbagai sektor.
Pemulihan tersebut ditopang oleh meningkatnya investasi, bangkitnya UMKM, serta upaya pemerintah daerah memperluas kesempatan kerja.
Sektor pariwisata, perdagangan, dan industri kreatif yang menjadi penopang ekonomi Kota Bogor juga ikut pulih dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
Peran Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bogor turut menonjol melalui program pelatihan berbasis kebutuhan industri lokal, layanan penempatan kerja, hingga penyelenggaraan bursa kerja secara rutin.
Program sertifikasi kompetensi dan pendampingan wirausaha yang dilakukan BLK ikut mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja.
Meski demikian, pemerintah tetap menilai bahwa upaya menekan pengangguran harus terus dilanjutkan.
Termasuk, penguatan pendidikan, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan ekosistem wirausaha yang adaptif terhadap dinamika ekonomi.
Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar, TPT Kota Bogor masih berada pada posisi ketiga tertinggi dari tujuh kota dan kabupaten di sekitarnya pada 2024.
Kabupaten Bogor mencatat angka TPT terendah sebesar 7,34 persen, diikuti Kota Bekasi 7,82 persen.
Sedangkan, Kabupaten Bekasi berada pada angka 8,82 persen.
Sementara daerah dengan tingkat pengangguran terendah adalah Kota Tangerang Selatan dengan 5,09 persen, diikuti Kabupaten Tangerang 6,06 persen dan Kota Depok 6,27 persen.
Meskipun posisi TPT Kota Bogor masih lebih tinggi dari beberapa wilayah lain, tren penurunan yang konsisten menunjukkan, kebijakan pemulihan ekonomi, peningkatan kompetensi, serta penciptaan lapangan kerja telah berjalan efektif.
Tantangan ke depan adalah meningkatkan keterpaduan antara pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja agar Kota Bogor mampu menurunkan angka pengangguran secara lebih signifikan. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim