RADAR BOGOR — Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Rabu 7 Januari 2026.
Rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor ini untuk mengevaluasi anggaran pendidikan Tahun 2026 sekaligus meninjau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bogor itu dihadiri seluruh anggota Komisi IV serta jajaran Dinas Pendidikan Kota Bogor.
Agenda utama rapat difokuskan pada fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran sektor pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menegaskan evaluasi anggaran menjadi langkah strategis untuk memastikan belanja pendidikan 2026 benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Anggaran pendidikan harus disusun secara terukur, efektif, dan memiliki dampak langsung bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kota Bogor,” ujar Fajar dalam pengantarnya.
Dalam pembahasan, Komisi IV menyoroti sejumlah program prioritas Dinas Pendidikan. Mulai dari peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, hingga program peningkatan mutu pembelajaran.
Fajar menekankan agar setiap program yang direncanakan memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami di Komisi IV DPRD Kota Bogor menekankan agar setiap program memiliki indikator kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi peserta didik,” tegasnya.
Selain evaluasi anggaran, rapat kerja juga membahas pelaksanaan SPMB yang telah berjalan. Komisi IV mencermati kesiapan sistem, mekanisme zonasi, transparansi proses seleksi, serta penanganan pengaduan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Komisi IV mendorong Dinas Pendidikan untuk terus melakukan penyempurnaan sistem SPMB.
Ini agar pelaksanaannya semakin objektif, adil, dan akuntabel, serta meminimalisasi potensi persoalan di tengah masyarakat.
Menurut Fajar, berbagai masukan dan catatan yang disampaikan DPRD Kota Bogor merupakan bagian dari upaya bersama dalam memperbaiki tata kelola pendidikan di Kota Bogor.
“Komisi IV berkomitmen mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan agar berpihak pada kepentingan peserta didik, orang tua, dan tenaga pendidik,” katanya.
Hasil rapat tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut bagi Komisi IV dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi di bidang kesejahteraan rakyat, khususnya sektor pendidikan. (uma)
Editor : Yosep Awaludin