RADAR BOGOR - Pengawasan di Alun-alun Kota Bogor semakin diperketat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikabarkan bakal berkantor di kawasan rekreasi tersebut.
PLT Kasatpol PP Kota Bogor Pupung W Purnama membenarkan informasi tersebut. Hanya saja tidak semua bidang bisa berkantor di Alun-alun Kota Bogor.
“Yang berkantor di Alun-alun itu bidang Trantibum. Jadi kabid Trantibum dan para kasie berkantor disana. Dia itu membawahi petugas lapangan,” jelas Pupung.
Pupung mengatakan langkah tersebut bagian dari salah satu siasatnya untuk memberikan pengawasan yang lebih optimal. Sehingga pengunjung Alun-alun bisa merasa nyaman.
Salah satu titik fokus pengawasan adalah mengendalikan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Mereka disebut Pupung dilarang untuk berjualan di dalam area taman.
“Mudah-mudahan warga masyarakat yang berkunjung ke Alun-alun tidak terganggu. Tapi petugas kami beri arahan, untuk bertindak secara humanis,” ucap Pupung.
Satpol PP juga sudah membuat skema pengawasan PKL di Alun-alun Kota Bogor. Saat weekday mereka akan mengusir para PKL yang masuk ke area taman.
“Khsus untuk hari libur kami mengenakan sanksi denda bagi para pedagang yang berjualan di dalam,” ujar Pupung saat ditemui di Man1 Kota Bogor, Senin 12 Januari 2026.
Denda yang diberikan berfariasi. Mulai dari 50 hingga Rp200 ribu. Pupung menjelaskan langkah tersebut bagian dari realisasi Perda tentang Trantibum.
“Sesuai dengan tupoksi kami harus menegakkan Perda Trantibum. dimana untuk di wilayah taman kota dan Pedestrian itukan tidak ada PKL,” tegas Pupung.
Untuk di lokasi lain, Pupung tengah menyiapkan formula terbaru penugasan personel di lapangan. Skemanya masih digodog dan bakal segera direalisasikan.
“Saat ini sedang kita evaluasi supaya anggota terbatas bisa menghasilkan optimal. Jadi kami mengevaluasi pola penugasan di lapangan itu di Alun-alun, SSA, Pasar Bogor kemudian MA Salmun,” pungkasnya.(bay)
Editor : Alpin.