RADAR BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya untuk rutin berkoordinasi. Hal ini untuk memastikan kebijakan dan anggaran daerah berjalan searah dengan kepentingan masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara jajaran Komisi IV DPRD Kota Bogor dengan OPD mitra, yang sekaligus menjadi ajang pengenalan anggota dan pimpinan baru Komisi IV.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan koordinasi yang intens menjadi hal penting. Sebab saat ini komposisi Komisi IV didominasi oleh anggota baru.
“Hampir 80 persen anggota Komisi IV merupakan wajah baru. Karena itu, kami ingin sejak awal membangun komunikasi yang baik dengan seluruh mitra OPD,” ujar Fajar, Selasa 13 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV juga menegaskan sejumlah mekanisme kerja dan aturan yang harus dipatuhi bersama oleh mitra OPD.
Salah satunya hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Menurut Fajar, komunikasi yang terjaga akan memudahkan proses pengawasan sekaligus memastikan anggaran APBD dan kebijakan yang disusun lebih berpihak kepada masyarakat. Terkhusus di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Kami ingin kebijakan yang dihasilkan benar-benar pro masyarakat. Itu hanya bisa dicapai kalau komunikasi antara OPD dan Komisi IV berjalan dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk menangani isu-isu strategis secara lebih fokus.
Panja tersebut akan membawahi beberapa OPD sesuai bidangnya dan menghasilkan rekomendasi bagi Komisi IV.
Ke depan, Komisi IV juga akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) secara rutin dengan OPD mitra, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Rapat akan dilakukan secara bergiliran setiap pekan, baik secara tatap muka maupun daring.
“Dengan pola ini, persoalan-persoalan strategis di Kota Bogor bisa lebih cepat dibahas dan ditindaklanjuti,” pungkas Fajar. (uma)
Editor : Alpin.