RADAR BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyoroti rencana pengembangan usaha Perumda Transportasi Pakuan (PTP) ke sektor properti.
DPRD Kota Bogor meminta manajemen PTP tetap memprioritaskan penguatan layanan transportasi publik sebagai mandat utama perusahaan daerah tersebut.
Sorotan itu mengemuka dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 Perumda Transportasi Pakuan bersama DPRD Kota Bogor, yang digelar di Gedung DPRD, Rabu 14 Januari 2026.
Ketua Komisi DPRD Kota Bogor, Rifky, menegaskan transportasi publik harus menjadi core business PTP.
Menurutnya, setiap rencana pengembangan usaha di luar sektor transportasi harus ditempatkan sebagai penunjang dan tidak boleh menggeser fokus utama pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mendorong agar PTP benar-benar fokus pada transportasi publik. Ini menyangkut pelayanan warga, konektivitas kota, dan arah pembangunan transportasi Kota Bogor ke depan,” ujar Rifky.
Ia menilai, penguatan armada, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan jangkauan transportasi publik masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan sebelum perusahaan melangkah ke sektor lain.
Senada, Sekretaris Komisi DPRD Kota Bogor Benninu Argubie menekankan pentingnya perencanaan bisnis yang terukur dan realistis, terutama dalam penyusunan proyeksi pendapatan dan pengendalian biaya operasional.
“Kenaikan target pendapatan harus diiringi efisiensi dan tata kelola keuangan yang sehat. DPRD tidak ingin perencanaan yang hanya bagus di atas kertas, tetapi sulit direalisasikan,” tegas Benninu.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor Heri Cahyono mengingatkan agar pengembangan usaha, termasuk sektor properti, tidak mendorong perusahaan mengambil risiko keuangan yang berlebihan.
“PTP tidak boleh dipaksa berjalan dengan skema utang tanpa kepastian pendanaan. Pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian kebijakan dan dukungan agar transportasi publik bisa berkembang secara berkelanjutan,” ujar Heri.
Ia juga menekankan bahwa rencana pengembangan bisnis di luar transportasi publik masih memerlukan kajian mendalam, baik dari sisi manfaat ekonomi maupun dampaknya terhadap kinerja utama perusahaan.
“Transportasi publik adalah mandat utama PTP. Itu yang harus diperkuat terlebih dahulu demi kepentingan masyarakat,” tambahnya. (uma)
Editor : Alpin.