RADAR BOGOR – Kabar rencana pengangkatan pegawai makan gizi gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu kegelisahan di kalangan tenaga pendidik, terlebih mereka yang masih berstatus sebagai honorer.
Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Bogor Siti Amalia menegaskan masih banyak guru honorer yang menunggu kepastian status dan kesejahteraan.
“Banyak guru honorer sudah bertahun-tahun mendidik generasi bangsa dengan dedikasi penuh, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian hak mereka,” ujar Amalia.
Persoalan ini disebutnya tidak boleh dipandang sebagai pertentangan antarprofesi, menurutnya petugas SPPG juga bekerja secara sah dan berhak memperjuangkan masa depan mereka, sehingga kebijakan pemerintah harus adil bagi semua pihak.
“Petugas SPPG bekerja secara sah dan juga berhak memperjuangkan masa depan mereka, sama seperti guru honorer,” tambahnya.
Amalia menekankan negara perlu hadir dengan kebijakan yang berpihak dan berjenjang. Guru honorer yang telah lama mengabdi seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengangkatan PPPK, terutama mereka yang memenuhi persyaratan dan kompetensi yang ditetapkan.
“Guru honorer seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengangkatan PPPK, khususnya mereka yang telah lama mengabdi dan memenuhi persyaratan,” jelas Amalia.
IGI Kota Bogor mendorong pemerintah untuk membuka informasi formasi secara transparan dan menyusun kebijakan afirmatif berbasis kompetensi serta masa pengabdian. Komunikasi publik yang empatik sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan tenaga pendidik.
“Kami ingin setiap keputusan memperkuat martabat profesi guru dan masa depan pendidikan Indonesia, bukan sebaliknya,” pungkasnya.(bay)
Editor : Eka Rahmawati