RADAR BOGOR — Forum Silaturahmi Boemipoetra Nusantara (FSBN) menggelar Pra-Kongres Boemipoetra Nusantara. Kegiatan ini digelar pada Sabtu, 24 Januari 2026 di Aula Sri Baduga, Jalan Ir. H. Juanda No. 10, Kota Bogor.
Kota Bogor menjadi kota pertama dari tujuh kota besar sebelum Kongres pada 17 Oktober 2026 di Makassar. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga pemerhati kebangsaan.
Ketua Panitia Lokal Pra-Kongres, Neneng Sumarni, menyampaikan
kegiatan ini merupakan upaya membangkitkan kesadaran kolektif pentingnya kedaulatan bangsa dan peran pribumi di negeri sendiri. Mereka mengusung tema: Dengan Kongres Boemipoetra Nusantara Kita Wujudkan Visi Pribumi di Tua Negeri Sendiri.
Ia menyinggung pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa, namun kerap tidak menjadi tuan di negerinya sendiri. Menurutnya, bangsa Indonesia tidak boleh kembali terjebak dalam bentuk penjajahan baru yang hadir dengan wajah berbeda.
“Indonesia ini sangat kaya, kekayaannya bahkan mungkin tidak dimiliki negara lain, sudah seharusnya kita menjadi pemilik sejati di negeri sendiri dan tidak lagi dijajah dengan berbagai bentuk ‘kabel-kabel’ lain,” ujarnya.
Neneng juga menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa. Ia menyebut Pra-Kongres ini melibatkan berbagai kalangan sebagai bentuk konsolidasi energi kebangsaan lintas generasi.
“Mudah-mudahan kita bisa terus menjaga kedaulatan bangsa ini sebagai bangsa yang mandiri dan tidak bergantung pada negara lain,” katanya.
Sementara itu, narasumber utama yang juga ahli politik etnisitas, M.D. La Ode, memaparkan pandangannya terkait kondisi bangsa yang menurutnya sedang berada dalam situasi decolonized nation atau bentuk penjajahan baru.
Ia menyebut berbagai kebijakan dan perubahan regulasi pascareformasi menunjukkan adanya pergeseran kedaulatan bangsa. Salah satu yang disorot yakni perubahan syarat Presiden Indonesia yang sebelumnya mensyaratkan “orang Indonesia asli”, tetapi diubah menjadi “Warga Negara Indonesia”.
“Secara aturan, siapa pun bisa menjadi presiden selama berstatus WNI, ini menunjukkan adanya pergeseran kedaulatan yang harus kita pahami bersama,” ujarnya.
La Ode menegaskan tugas generasi muda saat ini memastikan Indonesia kembali menjadi negara dengan kedaulatan penuh sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Menurutnya, FSBN hadir sebagai ruang perjuangan untuk mengembalikan marwah dan martabat bangsa agar pribumi menjadi penguasa di tanahnya sendiri.
Pandangan kebangsaan juga disampaikan Ketua Dewan Pembina DPP FSBN, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijianto. Ia menyoroti persoalan etika, moral, hukum, demokrasi, serta pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, demokrasi saat ini harus kembali pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan agar tidak mudah dimanipulasi oleh kekuatan uang. Ia juga mengingatkan meskipun Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, pengamalannya harus terus dijaga agar tidak melenceng dari nilai aslinya.
Tedjo Edhi turut menyinggung persoalan kedaulatan ekonomi, pertahanan, dan keamanan nasional. Ia menilai penguatan alutsista dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara perlu didukung secara bijaksana.
“Kita harus mendukung pemerintah untuk perbaikan di semua sektor dan berharap para pejabat menjadi negarawan, bukan sekadar politisi,” ujarnya.
Calon Ketua Dewan DPP FSBN, Marsekal Madya TNI (Purn) Kisenda Wiranata Kusumah, dalam pemaparannya mengulas sejarah kebangsaan dan pentingnya menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Ia menekankan pembentukan Indonesia merupakan hasil kesepakatan luhur para pendiri bangsa yang harus terus dijaga.
Menurutnya, tantangan ke depan terletak pada bagaimana mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia agar tidak dikuasai kepentingan asing. Ia juga menyoroti pentingnya mengembalikan semangat UUD 1945 dan Pancasila sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa.
Dari unsur pemerintah daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor, Hidayatulloh, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Bogor sebagai lokasi pertama Pra-Kongres Boemipoetra Nusantara.
Ia menyebut kegiatan ini sebagai ruang silaturahmi, konsolidasi gagasan, dan penguatan kontribusi kebangsaan. Menurutnya, Bogor memiliki nilai historis yang kuat dalam perjalanan bangsa Indonesia.
“Forum ini memiliki tujuan mulia sebagai wadah perjuangan hak masyarakat di bumi Indonesia dalam bingkai NKRI,” ujarnya.
Hidayatulloh berharap melalui Pra-Kongres ini lahir rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pembangunan bangsa. Hal ini agar menjadikan FSBN sebagai motor penggerak masyarakat agar semakin berdaya dan menjadi tuan di negerinya sendiri.(uma)
Editor : Eka Rahmawati