RADAR BOGOR – Pemkot Bogor merampungkan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang di enam kecamatan.
Sejumlah usulan pembangunan pada Musrenbang itu disebut tidak lagi bertumpu di pusat kota, melainkan menyebar ke wilayah pinggiran.
Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, hasil Musrenbang pembangunan kota harus berangkat dari prinsip pemerataan dan keadilan bagi seluruh warga.
Menurutnya, tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dalam akses layanan publik maupun infrastruktur.
“Pembangunan adalah upaya menghadirkan akses yang adil, lingkungan yang tertata, serta layanan yang lebih dekat. Tidak ada wilayah yang tertinggal dan tidak ada warga yang terabaikan,” ujar Dedie, dikutip dari akun Instagram resmi Pemkot Bogor, Senin 26 Januari 2026.
Hasil Musrenbang tingkat kecamatan mencatat setiap wilayah memiliki fokus dan isu strategis yang berbeda, mulai dari pembangunan infrastruktur berskala besar hingga penataan kawasan dan penguatan layanan sosial.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 25 usulan program prioritas yang dibahas sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Di Kecamatan Bogor Utara, Pemkot mendorong pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Proyek strategis yang diusulkan adalah pembangunan Jalan R2 yang direncanakan menghubungkan Bogor Utara langsung dengan kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, tanpa melalui jalan tol.
Sementara itu, Kecamatan Bogor Selatan difokuskan pada upaya membuka keterisolasian wilayah yang selama ini terkendala kontur geografis.
Tiga proyek prioritas disiapkan, yakni pembangunan off-ramp Tol Jagorawi Ciawi 2 untuk membuka akses ke Harjasari dan Rancamaya, pengerjaan awal trase 3 Bogor Inner Ring Road (BIRR) dari Pamoyanan hingga Mulyaharja, serta penguatan sektor pendidikan.
Di sektor pendidikan, Pemkot mengusulkan pembangunan SMAN 12 Kota Bogor di Kertamaya dengan target fisik pada 2027, serta pendirian Sekolah Rakyat bagi keluarga prasejahtera.
Untuk Kecamatan Bogor Timur, penuntasan jalur Regional Ring Road (R3) menjadi fokus utama.
Sebagai gerbang masuk kota dari arah timur, Pemkot menargetkan konektivitas R3 tersambung penuh pada akhir 2028 guna mengurangi beban lalu lintas di kawasan Sistem Satu Arah (SSA) pusat kota.
Selain itu, Kantor Kelurahan Katulampa direncanakan dibangun ulang sebagai simpul pelayanan publik yang lebih representatif.
“Banyak yang dulu mengatakan ini hanya angan-angan, tetapi sekarang jalannya sudah mulai kita bangun,” kata Dedie saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Bogor Timur.
Di Kecamatan Tanah Sareal, Pemkot menyiapkan kawasan sebagai pusat transportasi dan sport tourism.
Rencana pengembangan meliputi penyiapan Stoplet Sukaresmi secara bertahap serta pembangunan frontage road sejajar rel kereta api pada rute Jalan Pemuda–Sukaresmi.
Pada sektor pendidikan dan olahraga, pembangunan SMAN 11 Kota Bogor dirancang dengan konsep fungsi ganda, yakni sebagai sekolah sekaligus fasilitas olahraga masyarakat, yang terintegrasi dengan kawasan GOR Pajajaran.
Adapun di Kecamatan Bogor Barat, fokus utama diarahkan pada penguraian kemacetan di jalur menuju Kampus IPB Dramaga.
Pemkot mengusulkan pembangunan Jalan Baru Bogor Barat–Dramaga yang menembus kawasan Bubulak, Cifor, hingga Cangkurawok.
Jalur tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas wilayah seiring rencana beroperasinya fasilitas Waste to Energy di Galuga.
Selain pembangunan fisik, penguatan pendataan warga disabilitas juga menjadi perhatian agar program intervensi sosial lebih tepat sasaran.
Untuk Kecamatan Bogor Tengah, sebagai etalase kota, Pemkot menegaskan penataan kawasan secara lebih ketat.
Kebijakan sterilisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) akan diterapkan di sejumlah titik krusial, seperti Jalan Lawang Saketeng, Pedati, dan Surya Kencana.
Para pedagang akan direlokasi ke pasar resmi, seperti Pasar Sukasari dan Pasar Jambu Dua, guna mendukung pengembangan pusat kota sebagai kawasan heritage, kuliner, dan ruang publik yang nyaman.
Dedie berharap, usulan-usulan pembangunan tersebut dapat membuka isolasi wilayah, memperluas akses, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Bogor.
“Jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Perencanaan dan komunikasi dengan pihak terkait mutlak dilakukan agar kue pertumbuhan wilayah dapat dinikmati oleh warga Kota Bogor,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Kota Bogor, Naufal Isnaeni, menegaskan 25 usulan prioritas tersebut saat ini masih terus dibahas. Hal ini untuk mendetailkan perencanaan dan pelaksanaannya.
“Yang disampaikan Pak Wali Kota itu menjadi prioritas. Nantinya akan dirumuskan kembali,” ujar Naufal, Selasa 27 Januari 2026.
Ia menjelaskan, proses finalisasi usulan masih akan berlangsung hingga Musrenbang tingkat kota yang dijadwalkan pada awal April 2026. Setelah itu, usulan final itu akan masuk ke APBD 2027 untuk pelaksanaannya.
“Musrenbang ini untuk RKPD 2027. Jumlah usulan yang difinalkan belum bisa ditentukan karena masih dinamis sampai APBD disahkan,” jelasnya. (uma)
Editor : Yosep Awaludin