RADAR BOGOR - Penataan angkot ala Jaklingko di Kota Bogor dinilai tak bisa dilaksanakan secara instan. Pemerintah mesti menata ulang rute atau trayek angkot yang mengaspal.
Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menjelaskan konsep Jaklingko identik dengan angkutan pengumpan atau feeder. Model ini berbeda dengan kondisi di Kota Bogor saat ini.
“Kalau angkot di Kota Bogor itukan dia masuk ke pusat kota. Kalau di Jakarta itu tidak. Dia hanya menjadi feeder atau pengumpan ke Transjakarta,” jelas Yayat.
Jika skema rerouting angkot tidak matang maka konsep Jaklingko dipandang hanya sekedar nama. Sementara realisasinya masih jauh dari model yang sebenarnya.
Kedua Yayat menegaskan Pemkot Bogor mesti menghitung ulang supply dan demand. Artinya jumlah penumpang angkot harus sebanding dengan armada yang mengaspal.
“Jadi dari situ ketauan. Jangan-jangan sekarang tingkat keterisian angkot itu cuma 20 hingga 30 persen aja, sementara jumlah angkotnya berceceran,” terang Yayat.
Berikutnya adalah menentukan moda transportasi yang bisa menjadi tulang punggung. Yayat berpandangan peran itu bisa diemban dengan Biskita Transpakuan.
Tapi realita di lapangan Biskita Transpakuan yang sudah beroprasi baru empat koridor. Jika dua koridornya ditambah baru konsep Jaklingko bisa direalisasikan dengan optimal.
“Kalau dua koridor yaitu 3 dan 4 sudah berjalan nantikan dia bisa menggantikan angkot 02 yang lewat ke Surken atau Sukasari. Sehingga mesti ditambah dulu koridornya,” terang Yayat.
Selain itu, asepke bisnis dan kelembagaan perlu dipersiapkan. Dalam konsep Jaklingko, pengelolaan angkutan dilakukan oleh badan hukum atau badan pengelola khusus.
“Intinya harus ada rencana induk transportasi Kota Bogor. Idenya bagus, tapi prosesnya harus bertahap dan realistis, keran kalau Jaklingko itu mesti ada subsidi,” pungkasnya.(bay)
Editor : Alpin.