RADAR BOGOR - Rencana pemisahan jalur kendaraan bermotor di kawasan Bendung Katulampa mulai dikaji pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemanan infratsrukturnya.
Wacana tersebut mencuat saat Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusmawati meninjau Bendung Katulampa, Jumat 30 Januari 2026.
Diana menjelaskan Bendung Katulampa adalah bangunan lama. Fasilitas ini sudah ada sejak era Kolonial Belanda. Sehingga kondisi infrastrukturnya mesti dicek.
“Disini infrastruktur untuk bendung tapi juga dilalalui oleh kendaraan umum. Motor motor lewat sini. Saya minta nanti ada jembatan khsusus pemotor sendiri,” jelas Diana.
Rencana pemisahan jalur khusus pemotor bukan tanpa alasan. Tujuannya agar kekuatan kontruksi Bendung Katulampa tidak terganggu oleh aktifitas umum.
“Tapi sejauh ini masih aman ini hanya bagian antisipasi aja. Kita mau kaji dulu. Artinya supaya aman infratsrukturnya termasuk pengendaranya juga,” terang Diana.
Selain mengecek infrastrukrtur, kedatangan Diana ke Bendung Katulampa juga untuk mengecek Tinggi Muka Air (TMA) yang mengalir.
“Kemarin sempat siaga tiga, tapi sekarang TMA nya 60 Cm. Alhamdulillah temen-temen dari Bendung Katulampa siap siaga terus dan mudah mudahan cuaca di Jawa Barat tidak hujan,” ujar Diana.
Diana turut menyoroto pentingnya keberlanjutan normalisasi Sungai Ciliwung.
Ia menyebut banjir di Jakarta dipicu akibat ruas suangai yang belum dinormalisasi.
“Normalisasi Ciliwung memang harus dikerjakan, dari total 33 kilometer, baru 16 kilometer yang telah ditangani,” beber Diana pada awak media.
Normalisasi dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, pembebasan lahan masih menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
Kementerian PU telah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk proyek tersebut. Tahap awal akan dikerjakan sepanjang 5,2 kilometer pada 2026.
Normalisasi Sungai Ciliwung direncanakan membentang dari Pejaten, Cililitan, hingga Manggarai.
Pemerintah berharap upaya ini dapat mengurangi risiko banjir di DKI Jakarta.(bay)
Editor : Alpin.