RADAR BOGOR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menemukan 2,2 persen anak usia 7–17 tahun terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa berdasarkan hasil skrining atau cek kesehatan gratis sepanjang 2025.
Data tersebut diperoleh dari pemeriksaan terhadap 27.599 anak dan remaja di Kota Bogor.
Dari jumlah itu, sebanyak 625 orang terindikasi memiliki persoalan kesehatan mental.
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bogor, Bai Kusnadi, merinci dari total temuan tersebut, 130 anak (0,5 persen) mengalami gejala kecemasan (anxiety), dan 136 anak (0,5 persen) mengalami gejala depresi.
“Kelompok usia ini memang sangat rentan. Karena itu isu kesehatan mental menjadi atensi serius bagi kami,” ujar Bai Kusnadi dalam forum OBSESI (Obrolan Serius Mencari Solusi) yang digelar Radar Bogor, Rabu 11 Februari 2026.
Menurutnya, Dinkes kini telah meningkatkan kapasitas struktural dengan membentuk satu seksi khusus yang menangani kesehatan jiwa dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA).
Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan mental telah menjadi isu strategis yang ditangani secara prioritas.
Selain itu, Dinkes berencana mengaktifkan kembali Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang sempat berjalan sekitar 10 tahun lalu. Bai menegaskan, penanganan kesehatan mental tidak bisa dilakukan secara sektoral.
“Harus ada keterpaduan lintas sektor, melibatkan DP3A, PKK, hingga Dinas Sosial. Kalau TPKJM aktif di tingkat kota, ini akan menjadi dukungan kebijakan yang kuat untuk penanganan dari hulu,” katanya.
Di tingkat layanan primer, sebanyak 25 Puskesmas di Kota Bogor telah disiagakan untuk menangani kasus kesehatan jiwa.
Tenaga kesehatan di Puskesmas juga telah mendapatkan pelatihan standar agar mampu melakukan deteksi dini, konseling, dan penanganan awal.
Tak hanya itu, kader kesehatan di wilayah turut dilatih untuk mendampingi masyarakat dan membantu proses pemantauan kasus.
Untuk kasus dengan kondisi lebih berat, Dinkes telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (RSMM) Bogor sebagai rumah sakit rujukan.
Kerja sama juga dilakukan dengan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI) untuk asesmen, riset, dan penguatan deteksi dini di masyarakat.
Dari sisi promotif dan preventif, Dinkes gencar melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi melalui program “Goes to School” dan “Goes to Campus”.
“Kami ingin siswa dan mahasiswa tahu bahwa jika mengalami kondisi tertentu, mereka bisa datang ke Puskesmas untuk mendapatkan layanan konseling,” jelasnya.
Bai menegaskan, pendekatan yang dilakukan bersifat menyeluruh, mulai dari edukasi, skrining massal di sekolah, layanan konseling di Puskesmas, hingga rujukan ke rumah sakit jika diperlukan.
“Intinya, penanganan kesehatan mental harus dilakukan dari hulu sampai hilir, tidak bisa parsial,” tandasnya. (uma)
Editor : Alpin.