RADAR BOGOR - Pemerintah Kota Bogor menggelar konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa 11 Februari 2026.
Kegiatan ini merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang menjadi turunan RPJMD Kota Bogor 2025–2029.
Kabid PPED Bapperida Kota Bogor, Naufal Isnaeni, menjelaskan bahwa RKPD menyajikan rencana pembangunan secara lebih detail dibanding RPJMD yang bersifat makro.
“Kalau RPJMD masih makro, RKPD sudah merinci apa saja yang harus dilakukan secara bertahap,” ujar Naufal pada Radar Bogor.
Dimomentum konsultasi publik ini Pemkot Bogor turut membuka ruang masukan dari berbagai pihak. Mulai dari akademi, praktisi hingga perangkat daerah lainnya.
Konsultasi publik ini juga menjadi dasar perumusan program, aktivitas, dan kegiatan yang akan dibahas lebih lanjut dalam forum perangkat daerah.
“Tujuannya memastikan semua rencana sudah diakomodir dan sesuai prioritas, termasuk besaran anggaran. Setelah itu, dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kota untuk finalisasi,” tambahnya.
Tema RKPD Kota Bogor 2027 adalah Pengembangan Kapasitas Transformasi Digital Pemerintahan.
Fokus utama meliputi peningkatan kualitas SDM kelembagaan, dan layanan publik berbasis digital.
Dalam RKPD 2027, setiap misi memiliki perhatian khusus. Misalnya, misi Bogor Cerdas menitikberatkan pada literasi digital dan pengembangan aplikasi berbasis digital. S
Sedangkan misi Bogor Sehat fokus pada peningkatan layanan kesehatan, pemenuhan pangan, dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Misi Bogor Lancar menekankan pada transformasi sistem transportasi dan layanan publik.
Naufal menjelaskan, ada 19 aspek penting dalam transformasi digital pemerintahan yang menjadi perhatian.
Mulai dari komitmen pimpinan, inovasi, proses bisnis, pengelolaan data.
Kemudian pengembangan aplikasi dan infrastruktur, SDM, regulasi, edukasi masyarakat, hingga keberlanjutan sistem digital.
Integrasi data antar perangkat daerah juga menjadi prioritas, dalam RKPD tahun 2027 mendatanf.
Tujuanyya agar layanan publik lebih efisien dan tidak terjadi duplikasi entri data.
“Kami sudah mulai mengintegrasikan data, misalnya data kependudukan yang bisa diakses langsung dari Dukcapil untuk berbagai layanan. Ke depannya, pengembangan ini akan meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi biaya masyarakat, sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi pemerintah daerah,” jelasnya.
Naufal menegaskan, momentum RKPD 2027 menjadi kesempatan bagi Pemkot Bogor untuk mempercepat transformasi digital di berbagai lini pemerintahan.
“Keberhasilan transformasi ini akan diukur dari kepuasan masyarakat, efisiensi layanan, serta keterbukaan dan keberlanjutan sistem digital yang diterapkan,” pungkasnya.(bay)
Editor : Alpin.