RADAR BOGOR - Setelah sempat beberapa kali tidak beroperasi dan memicu keluhan masyarakat, layanan BisKita Transpakuan kembali berjalan.
Wali Kota Bogor, Dedie Rachim menjelaskan, penghentian sementara tersebut menjadi pelajaran penting dalam menyusun skema pembiayaan transportasi publik yang berkelanjutan.
Menurut Dedie Rachim, program BisKita Transpakuan sejak awal memanfaatkan skema subsidi pemerintah pusat melalui program BTS (Buy The Service).
Program tersebut dirancang untuk mendukung penataan ulang rute, konversi, serta pengurangan angkutan kota (angkot) di Kota Bogor.
Dedie Rachim menyampaikan, apabila sejak awal harus menunggu skema investasi murni, termasuk perhitungan pengembalian modal (return of investment) maupun pengembalian aset, maka prosesnya akan panjang dan berbelit.
Karena itu, Pemerintah Kota Bogor memilih pola yang lebih sederhana dengan memanfaatkan dukungan subsidi pusat sebagai bagian dari transformasi transportasi.
Program ini mulai diinisiasi pada 2022 dan berjalan pada 2023 dengan mengintegrasikan skema BTS bersama kebijakan rerouting, konversi, dan reduksi angkot.
Dalam pelaksanaannya, memang ada pengusaha angkot yang terdampak, namun pemerintah memberikan solusi agar tetap bisa terlibat dalam sistem transportasi yang baru.
Dedie Rachim menjelaskan, manfaat dari kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat, karena menghadirkan sistem transportasi modern dengan tarif terjangkau.
Namun, ketika pemerintah pusat tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan subsidi, tanggung jawab pembiayaan seharusnya beralih ke pemerintah daerah.
Dedie Rachim mengakui terdapat jeda waktu dalam proses pengalihan pembiayaan tersebut, mengingat penyusunan skema anggaran daerah bukan perkara mudah.
Meski demikian, Dedie Rachim menegaskan, pembiayaan transportasi publik pada dasarnya merupakan bentuk pengembalian manfaat uang rakyat kepada masyarakat melalui layanan yang nyata.
Saat ini, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan peluncuran kembali layanan BisKita Transpakuan untuk koridor 5 dan 6 sejak awal Oktober 2025.
"Nah, tinggal nanti koridor yang belum," jelas Dedie Rachim kepada Radar Bogor.
Selanjutnya, pengoperasian koridor lain akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta partisipasi para pelaku angkutan dalam program rerouting, konversi, dan pengurangan angkot.
Dedie Rachim berharap, keberlanjutan program BisKita Transpakuan dapat memperkuat sistem transportasi massal di Kota Bogor sekaligus mendorong penataan angkutan umum yang lebih tertib, efisien, dan ramah bagi masyarakat. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim