RADAR BOGOR - Pemerintah Kota Bogor tengah mempersiapkan pembangunan instalasi waste to energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi listrik.
Namun, untuk merealisasikan proyek tersebut dibutuhkan pasokan sampah yang stabil hingga lebih dari 2.000 ton per hari.
Sementara, kapasitas penanganan sampah Kota Bogor saat ini masih jauh di bawah angka tersebut.
Pemerintah Kota Bogor, berencana menghadirkan instalasi waste to energy sebagai solusi jangka panjang pengelolaan sampah sekaligus sumber energi alternatif.
Program ini diharapkan dapat mengubah permasalahan sampah menjadi potensi pembangkit listrik ramah lingkungan.
Wali Kota Bogor, Dedie Rachim menyampaikan, pemerintah daerah terus berupaya mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk untuk wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dalam pengelolaan sampah terpadu.
Saat ini, kata Dedie Rachim, tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Kota Bogor berada di Galuga yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Bogor.
Untuk membangun fasilitas waste to energy, terdapat sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi, salah satunya ketersediaan pasokan sampah secara berkelanjutan.
Secara teknis, instalasi waste to energy membutuhkan suplai sampah rutin di atas 2.000 ton per hari agar operasional pembangkit berjalan optimal.
Sementara itu, kapasitas penanganan sampah Kota Bogor saat ini baru mencapai sekitar 600 ton per hari, yang diangkut melalui sekitar 110 lintasan pengiriman.
Artinya, masih terdapat kekurangan signifikan untuk memenuhi kebutuhan minimal 1.000 hingga 2.000 ton per hari.
Untuk mengejar target tersebut, diperlukan tambahan armada pengangkut sampah, yang diperkirakan mencapai sekitar 100 unit lagi.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Bogor.
Bahkan, jelas Dedie Rachim, meskipun volume truk pengangkut di wilayah kabupaten relatif lebih besar, kebutuhan pasokan sampah tetap menjadi tantangan utama dalam memenuhi standar operasional instalasi WTE.
Di sisi lain, peningkatan volume pengangkutan sampah tentu berdampak pada kepadatan lalu lintas.
Jalur strategis seperti Jalan Abdullah bin Nuh, kawasan Bubulak, hingga menuju Dramaga dan Cibungbulang diperkirakan akan mengalami peningkatan mobilitas kendaraan pengangkut sampah secara signifikan.
Karena itu, sambung Dedie Rachim, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan skema akses alternatif menuju kawasan IPB dan sekitarnya guna mengantisipasi lonjakan lalu lintas akibat distribusi sampah menuju fasilitas pengolahan.
"Kita tentu harus juga memikirkan bagaimana ada akses alternatif untuk ke IPB," jelas Wali Kota Bogor, Dedie Rachim kepada Radar Bogor.
Proyek waste to energy ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas persoalan sampah yang terus meningkat, kata Dedie Rachim, tetapi juga mendukung transisi energi berkelanjutan di Kota dan Kabupaten Bogor. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim