RADAR BOGOR - Pemerintah Kota Bogor menggelar diskusi terbuka bersama komunitas masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi strategis, mulai dari infrastruktur jalan, parkir liar, Biskita Trans Pakuan hingga pengelolaan sampah. Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan warga untuk mempercepat solusi atas persoalan perkotaan.
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim bersama Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi mengikuti diskusi terbuka dengan Bogor Leumpunk Club’s di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Senin, 16 Februari 2026 lalu. Diskusi ini turut dihadiri seluruh perangkat daerah dan aparatur wilayah dari enam kecamatan di Kota Bogor.
Dalam forum tersebut, berbagai pertanyaan, kritik, dan usulan solusi disampaikan peserta, terutama terkait kondisi jalan berlubang di sejumlah titik. Dedie Rachim menyampaikan apresiasi atas masukan yang dianggap mewakili suara masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa sebagian ruas jalan merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat, sehingga perlu koordinasi lintas instansi. Ia juga menegaskan Pemkot Bogor telah beberapa kali mengajukan permohonan perbaikan kepada pemerintah pusat dan proses penanganan sudah mulai berjalan sejak pekan lalu. Untuk jalan yang menjadi kewenangan kota, dari 32 titik kerusakan yang dilaporkan, sekitar 90 persen telah diperbaiki.
"Saya melihat ada hal yang perlu dikomunikasikan ke publik dan itu belum sampai seperti mengenai jalan, itu ada jalan provinsi dan jalan nasional,” ujar Dedie Rachim dilansir dari laman resmi Pemerintah Kota Bogor.
Selain infrastruktur jalan, persoalan parkir liar juga menjadi perhatian. Pemerintah kota sedang menyiapkan sistem pengelolaan parkir berbasis zona guna meningkatkan ketertiban sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Tetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah Jatuh pada Hari Kamis 19 Februari 2026
Di sektor persampahan, Pemkot Bogor tengah mendorong program Waste to Energy melalui pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang saat ini berada dalam tahap lelang di kementerian terkait. Pemerintah juga terus memperluas jaringan bank sampah yang kini berjumlah sekitar 170 unit serta 30 TPS3R.
Masukan terkait penambahan halte layanan Biskita juga dibahas. Dedie Rachim menyatakan usulan tersebut telah diteruskan kepada dinas terkait sejak 2023 dan meminta Dinas Perhubungan segera menindaklanjutinya.
Ia menilai tahun pertama masa kepemimpinan diwarnai berbagai penyesuaian kebijakan pusat yang harus diimplementasikan di daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta aktif menampung dan menindaklanjuti aspirasi warga secara terbuka.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyampaikan bahwa pemerintah kota tetap berupaya menyelesaikan berbagai dinamika yang muncul pada tahun awal pemerintahan.
Ia menjelaskan program prioritas baru, seperti beasiswa bagi warga prasejahtera, peningkatan anggaran bedah rumah agar lebih layak huni, serta pengembangan program Sekolah Rakyat, direncanakan mulai berjalan optimal pada 2026.
Menurutnya, jajaran Pemkot Bogor harus menunjukkan respons cepat terhadap keluhan masyarakat serta menyampaikan informasi yang akurat. Komitmen pelayanan publik ini ditegaskan sebagai bagian dari upaya pengabdian kepada warga Kota Bogor.
Editor : Eka Rahmawati