RADAR BOGOR - Puluhan mahasiwa yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Bogor Raya menggelar aksi demonstrasi di Jalan Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin 23 Februari 2026.
Mereka kompak mengenakan almamater berwarna merah Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Setibanya di Jalan Juanda, Kota Bogor, mahasiwa Universitas Muhammadiyah Bogor Raya langsung dihadang aparat kepolisian.
Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Muhammad Afif Jaelani menegaskan, mahasiswa tidak bisa tinggal diam melihat berbagai persoalan fundamental yang dinilai terus dibiarkan.
“Mahasiswa sebagai bagian dari elemen rakyat yang memiliki tanggung jawab moral dan intelektual, tidak dapat tinggal diam melihat berbagai persoalan fundamental yang terus dibiarkan oleh negara,” tegas Afif.
Ia menyebut, bangsa ini bukan kekurangan regulasi, melainkan kekurangan keberanian politik dan tanggung jawab negara.
Menurutnya, maraknya kekerasan hingga pembunuhan oleh aparat penegak hukum menunjukkan mandeknya reformasi kepolisian.
“Kekerasan aparat bukan lagi insiden tunggal, melainkan pola yang berulang dan menunjukkan mandeknya reformasi kepolisian. Aparat yang seharusnya melindungi justru menjadi ancaman bagi keselamatan rakyat,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti kondisi dunia pendidikan yang dinilai berada dalam situasi darurat kemanusiaan.
Sekolah dan ruang belajar disebut belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi peserta didik.
“Negara gagal memastikan pendidikan yang manusiawi, aman, dan berkeadilan,” ucapnya.
Selain itu, Afif turut menyinggung kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada pemenuhan gizi semata tanpa pembenahan menyeluruh terhadap ekosistem pendidikan.
“Pemenuhan gizi tidak dapat dijadikan tameng untuk menutupi persoalan serius seperti kekerasan di sekolah, kesehatan mental peserta didik, serta ketimpangan kualitas pendidikan,” katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam poin gugatan. Di antaranya menggugat mandeknya reformasi kepolisian.
Menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap aparat pelaku kekerasan, mendesak pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan secara menyeluruh dan tanpa syarat, serta menuntut evaluasi total kebijakan MBG agar terintegrasi dengan perlindungan anak dan keadilan sosial.
Afif menegaskan, gugatan itu disampaikan bukan atas dasar kebencian, melainkan tanggung jawab moral dan keberpihakan kepada korban.
“Ketika negara gagal melindungi, ketika korban terus berjatuhan, dan ketika keadilan dikorbankan demi stabilitas semu, maka mahasiswa dan rakyat wajib bersuara. Negara wajib bertanggung jawab. Keadilan harus ditegakkan,” pungkas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor Raya.(bay)
Editor : Alpin.