RADAR BOGOR - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 mencapai Rp268 triliun sebagaimana tertuang dalam APBN, dengan tambahan dana cadangan sekitar Rp67 triliun.
Dari total anggaran Makan Bergizi Gratis tersebut, sekitar 93 persen atau hampir Rp240 triliun dialokasikan langsung untuk intervensi pemenuhan gizi masyarakat.
Anggaran Makan Bergizi Gratis ini disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening virtual masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, skema penyaluran ini membuat besaran dana yang beredar di daerah bergantung pada jumlah SPPG yang beroperasi.
“Rata-rata setiap SPPG menerima sekitar Rp1 miliar per bulan. Jadi semakin banyak SPPG di suatu wilayah, semakin besar pula dana yang berputar di daerah tersebut,” ujarnya.
Di Kota Bogor misalnya, saat ini terdapat sekitar 150 SPPG. Dengan jumlah tersebut, diperkirakan dana sekitar Rp150 miliar per bulan mengalir melalui unit layanan gizi itu.
Dana yang diterima SPPG tidak hanya digunakan untuk penyediaan makanan, tetapi juga mendukung operasional layanan.
Distribusi anggaran terdiri dari yakni 70 persen untuk pembelian bahan baku makanan seperti beras, telur, ayam, minyak, sayur, buah, dan bumbu, 20 persen untuk operasional termasuk insentif tenaga kerja, dan terakhir 10 persen untuk kebutuhan pendukung lainnya.
Tenaga pelaksana di daerah diperkirakan menerima insentif sekitar Rp100 ribu per hari kerja atau sekitar Rp2,4 juta per bulan dengan asumsi 24 hari kerja.
Jika berjalan sesuai proyeksi, total serapan anggaran MBG pada 2026 berpotensi mencapai Rp314 triliun melalui tambahan mobilisasi pendanaan.
BGN yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 memiliki mandat utama melakukan intervensi pemenuhan gizi nasional.
Program Makan Bergizi Gratis menyasar dua fase kehidupan yang dinilai paling menentukan kualitas sumber daya manusia, yaitu fase awal kehidupan, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah dua tahun.
Kemudian, fase pertumbuhan, yakni anak usia 8 hingga 18 tahun termasuk siswa sekolah dan santri.
Total target penerima manfaat mencapai 82,9 juta jiwa, mulai dari PAUD hingga SMA.
Langkah ini dinilai penting mengingat sekitar 60 persen anak Indonesia saat ini belum memiliki akses terhadap menu gizi seimbang. (ded)