RADAR BOGOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggelar Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026.
Program ini didorong oleh masih ditemukannya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bogor yang belum taat membayar pajak.
Pekan Panutan Pembayaran Pajan yang berlangsung pada 4–5 Maret 2026 di Plaza Balai Kota Bogor itu dibuka langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, Rabu 4 Maret 2026.
Program ini menjadi bagian dari strategi jemput bola untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Bapenda Kota Bogor, Abdul Wahid, mengatakan Pekan Panutan menyasar ASN sebagai contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Berdasarkan data, terdapat 3.776 wajib pajak dari kalangan ASN dengan potensi pajak mencapai Rp8,3 miliar.
“Pekan Panutan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya ASN. Kami ingin ASN menjadi teladan dalam membayar PBB-P2 dan PKB tepat waktu,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Bogor juga memberikan program relaksasi pajak berupa diskon antara 5 hingga 20 persen, menyesuaikan dengan ketetapan pajak masing-masing wajib pajak.
"Harapannya ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah," jelasnya.
Dedie yang hadir bersama jajaran pejabat Pemkot Bogor langsung membayar PBB-P2 dan PKB miliknya di lokasi acara.
Ia menegaskan, ASN harus menunjukkan kedisiplinan dan kepatuhan sebelum menuntut hal yang sama dari masyarakat.
“ASN itu dituntut disiplin, patuh, taat dan memberikan teladan. Jangan mengharapkan masyarakat taat bayar pajak kalau ASN sendiri tidak taat,” tegas Dedie kepada wartawan usai melakukan pembayaran.
Ia mengakui masih ada sejumlah pegawai yang belum memenuhi kewajiban pajak, baik PBB-P2 maupun PKB.
Karena itu, momentum Pekan Panutan diharapkan menjadi pengingat sekaligus dorongan agar ASN segera melunasi kewajibannya.
Selain menyasar kepatuhan ASN, Pemkot Bogor juga tengah berupaya mengoptimalkan penagihan piutang pajak yang nilainya mencapai sekitar Rp600 miliar.
Dedie meminta jajaran Bapenda merumuskan langkah strategis untuk mengajak masyarakat lebih taat pajak.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembenahan data pertanahan melalui kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pemanfaatan peta digital diharapkan dapat menjadi dasar pembaruan dan sinkronisasi data PBB-P2.
“Kami manfaatkan peta digital sebagai baseline untuk perbaikan data pertanahan dan perpajakan, khususnya PBB-P2,” jelasnya.
Melalui Pekan Panutan ini, Pemkot Bogor berharap kepatuhan pajak di kalangan ASN meningkat dan berdampak pada kesadaran masyarakat luas dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembayaran pajak tepat waktu. (uma)
Editor : Yosep Awaludin